JawaPos Radar | Iklan Jitu

Politik Sepekan

Dari Polemik Kisi-kisi Debat Hingga Terungkapnya Hoax Surat Suara

13 Januari 2019, 20:37:46 WIB
Dari Polemik Kisi-kisi Debat Hingga Terungkapnya Hoax Surat Suara
Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) bersama tim sukses Jokowi-Ma'ruf Amin dan tim sukses Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah sepakat memberikan kisi-kisi pertanyaan debat kepada dua pasangan calon kepala negara. (Gunawan Wibisono/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Memasuki pekan kedua Januari 2019, itu artinya hajatan besar lima tahunan yakni pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden semakin dekat. Pada tahun ini, pemilu Presiden/Wakil Presiden untuk pertama kalinya digelar serentak pemilihan anggota DPR, pemilihan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta pemilihan anggota DPD.

Untuk pertama kalinya digelar serentak, geliat pemilu kali inipun cukup menyita perhatian publik, termasuk soal penyelenggaraannya. Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) misalnya, yang menyatakan bakal memberikan kisi-kisi pertanyaan kepada kedua pasangan calon peserta pilpres 2019.

Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, pemberian kisi-kisi tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan debat ke khittahnya, yakni sebagai salah satu metode kampanye yang diatur oleh undang-undang.

"Kampanye sendiri menurut UU Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi-misi, dan program dan/atau citra diri peserta pemilu," ujar Pramono, Senin (7/1).

KPU menyampaikan, pemberian kisi-kisi ini sudah sesuai dengan kesepakatan kedua tim sukses, baik petahana Jokowi-Ma'ruf Amin, maupun penantang Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. "Timses kedua paslon setuju dengan format seperti ini," kata Pramono.

Dengan memberikan kisi-kisi itu, diharapkan gagasan yang disampaikan oleh pasangan calon bisa diuraikan dengan lebih jelas dan utuh. Apa visinya jika terpilih, apa misinya untuk membangun bangsa, dan apa programnya mengatasi berbagai masalah rakyat.

"Sehingga publik bisa memberikan penilaian bukan berdasarkan informasi yang sepotong-potong," katanya.

Informasi mengenai pemberian kisi-kisi debat inipun disambar cepat dari Senayan sana. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon merasa heran dengan keputusan KPU ini.

"Cukup aneh menurut saya kenapa harus pertanyaan-pertanyaan itu dibocorkan atau diberikan. Itu kan enggak asik lagi, enggak ada gregetnya, enggak ada efek kejutnya," kata Fadli di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (7/1).

Wakil Ketua DPR RI itu menilai, masyarakat justru ingin melihat kemampuan berpikir para pasangan calon. Bukan melihat pasangan calon menghapal jawaban.

"Jadi, nanti kalau sekarang dikasih bocoran soalnya, ya nanti tinggal ngaalin. Ini ya enggak asyik lagi lah," imbuhnya.

Adanya kisi-kisi pertanyaan juga dianggap Fadli tidak menguntungkan kubu 02. Sehingga diyakini tidak membawa dampak signifikan.

Sementara itu, dari tim petahana, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani menegaskan, ada-tidaknya kisi-kisi dari KPU tidak berpengaruh terhadap kesiapan dari Jokowi-Ma'ruf Amin.

Dari Polemik Kisi-kisi Debat Hingga Terungkapnya Hoax Surat Suara
Ilustrasi hoax. Kepolisian terus mengusut tuntas hoax surat suara tercoblos. (Kokoh Praba/JawaPos.com)

 

Di samping kegaduhan soal kisi-kisi debat, urusan pelik surat suara tercoblos juga masih menjadi topik perbincangan hangat. Kabar baiknya, Kepolisian bergerak cepat dengan menangkap pembuat rekaman hoax adanya tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos di Tanjung Priok.

"Benar telah diamankan satu orang (pembuat rekaman) di Bekasi," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Selasa (8/1).

Sebelum pembuat rekaman ditangkap, Kepolisian juga telah menangkap tiga orang penyebar berita bohong itu. Ketiganya yakni HY, LS, dan J. Ketiganya adalah karyawan swasta dari berbagai daerah berbeda.

Dalam pengembangan kasus, Kepolisian juga mengamankan penyebar hoax bernama Bagus Bawana Putra. Yang mengejutkan, Bagus dikabarkan menjabat sebagai simpul relawan Ketua Dewan Koalisi Relawan Nasional Prabowo Presiden.

Dari hasil pemeriksaan sementara, Bagus menyebarkan hoax itu secara sengaja. "Tentunya ini adalah unsur sengaja, sangat terpenuhi, pelaku sudah mempersiapkan melalui perbuatan secara pribadi," ujar Kasubdit I Direktorat Siber Bareskrim Polri Kombes Dani Kustoni, Rabu (9/1).

Setelah hoax ini viral di media sosial, Bagus lantas menutup akun media sosialnya. Dia juga berupaya menghilangkan barang bukti dengan membuang handphone dan kartu SIM-nya.

Bagus juga sempat melarikan diri hingga akhirnya ditemukan Senin (7/1). Atas ulahnya, ia disangkakan melanggar Pasal 14 Ayat (1) dan (2) juncto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara.

Sementara mengenai kabar Bagus sebagai relawan Prabowo, Juru Bicara Prabowo-Sandi Ferdinand Hutahaean langsung membantah tudingan tersebut. Dia bilang, nama Bagus tidak masuk dalam struktur relawan BPN sebagaimana yang dikabarkan oleh media.

"Saya sudah melakukan pengecekan kepada direktorat relawan kami di BPN, bahwa nama yang bersangkutan ini tidak terdaftar sebagai pengurus. Kalau kita sebut pentolan atau elite di relawan, nama Bagus ini tidak terdaftar," kata Ferdinand, Rabu (9/1).

Kendati begitu, Ferdinand membenarkan bahwa Bagus pernah aktif dalam kegiatan relawan Prabowo-Sandi. Namun katanya, peran Bagus tidak begitu signifikan.

Namun, bantahan dari Ferdinand itupun tak sepenuhnya dipercaya oleh kubu petahana. Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Guntur Romli mengatakan wajar BPN Prabowo-Sandi membantah bahwa relawannya yang telah membuat dan menyebarluaskan isu hoax tujuh kontainer surat suara. Dia menyebut, itu upaya cuci tangan kelompok Prabowo-Sandi.

"Mereka kan cuci tangan bilang itu bukan relawan. Itu kan kata Gerindra. Bagi saya itu upaya cuci tangan dari pihak Gerindra. Mau resmi atau tidak, tapi itu kan jelas relawan Prabowo-Sandiaga Uno," kata Guntur, Rabu (9/1).

Munculnya hoax surat suara tak lama inipun dikhawatirkan oleh sejumlah pihak sebagai upaya mendelegitimasi pemilu 2019. Sehingga, presiden terpilih dianggap menang dengan cara-cara curang.

Atas dasar itu pula, Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta agar pelaku ditindak tegas. Penegakkan hukum tidak boleh memandang asal usul maupun pelaku tersebut.

"Jangan melihat siapa pelakunya, berasal dari mana. Pelaku harus dihukum tanpa harus melihat itu dari kubu mana," ujar Bamsoet, Rabu (9/1).

"Itu adalah tindak pidana atau kejahatan yang ingin downgrade suatu lembaga yang sedang ditugasi untuk melaksanakan demokrasi," katanya lagi.

Dari Polemik Kisi-kisi Debat Hingga Terungkapnya Hoax Surat Suara
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri bersama Presiden Jokowi Dodo menghadiri HUT PDIP ke-46 di Jiexpo, Jakarta, Kamis (10/1). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

 

Sementara itu, perhelatan akbar Rakornas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menutup riuh politik pekan kedua. Setidaknya 12 rekomendasi dikeluarkan PDIP, dimana yang terakhir yakni rekomendasi untuk pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Rakornas menyepakati agar seluruh struktural partai, kader partai serta seluruh calon anggota legislatif partai di setiap tingkatan untuk mengambil inisiatif dalam menggerakkan seluruh partai koalisi pengusung Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin.

"Relawan dan kelompok-kelompok masyarakat untuk menjamin pemenangan di wilayahnya masing-masing. Dalam hal ini, unsur tiga pilar PDIP harus menjadi lokomotif utama dalam menggerakkan tim kampanye pemilu presiden dan wakil presiden," kata Ketua DPP PDIP (nonaktif) Puan Maharani, Jumat (11/1).

Editor           : Estu Suryowati
Reporter      : Igman Ibrahim, Gunawan Wibisono, Sabik Aji Taufan

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini