Gelorakan Desentralisasi Politik, Partai Gema Bangsa Ingin Daerah Tak Hanya jadi Perpanjangan Pusat

JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai Gema Bangsa, Joko Kanigoro, menilai Pemilu 2029 berpotensi menjadi momentum konsolidasi kekuatan lama. Koalisi besar partai-partai feodal-oligarkis diperkirakan masih akan mendominasi arena politik, mempertahankan struktur kekuasaan yang telah terbentuk selama beberapa dekade pascareformasi.

Namun di tengah kecenderungan tersebut, kata Joko, selalu ada ruang bagi lahirnya cerita baru. Kehadiran Partai Gema Bangsa dinilai bukan sekadar menambah jumlah partai, melainkan menawarkan paradigma baru tentang bagaimana partai bekerja dan bagaimana kekuasaan didistribusikan.

“Di sinilah gagasan Isoarkisme, Egalokrasi, dan Desentralisasi Politik Gema Bangsa menawarkan kemungkinan transformasi,” kata Joko dalam keterangannya, Jumat (13/2).

Joko menjelaskan, Isoarkisme merupakan fondasi normatif partai. Prinsip utamanya adalah kesetaraan otoritas tidak ada kekuasaan yang bersifat permanen, tidak ada jabatan yang sakral, dan tidak ada kepemimpinan yang tak tergantikan. Kekuasaan dipahami sebagai fungsi, bukan hak milik.

Dalam konteks politik Indonesia yang kerap ditandai personalisasi partai dan dominasi figur, Isoarkisme menjadi kritik terhadap feodalisme modern dalam demokrasi elektoral.

Namun, menurut Joko, prinsip saja tidak cukup. Karena itu, Egalokrasi dihadirkan sebagai strategi operasional.

Egalokrasi menekankan distribusi peran kolektif, kepemimpinan rotatif, serta mekanisme pengambilan keputusan yang membatasi dominasi individu.

“Dalam sistem pemilu langsung yang masih sangat bergantung pada figur, Egalokrasi bukan berarti menolak kepemimpinan, melainkan menginstitusionalisasikan batasannya,” jelasnya.

Di antara keduanya, lanjut Joko, Desentralisasi Politik diposisikan sebagai fase transisional. Desentralisasi yang dimaksud bukan sekadar devolusi administratif antara pusat dan daerah, melainkan redistribusi otoritas di dalam tubuh partai.

“Artinya, kekuasaan tidak lagi menumpuk pada ketua umum atau lingkar elite tertentu, melainkan dibagi ke dalam organ-organ kolektif dengan mandat yang terpisah dan terukur,” tegas Joko.

Model ini dinilai mampu memecah pola lama yang menjadikan partai sebagai kendaraan personal. Desentralisasi memberi ruang artikulasi nyata bagi kader di daerah, bukan sekadar menjadi perpanjangan tangan pusat.

Dengan demikian, legitimasi partai bersumber dari sistem internal yang transparan dan konstitusional, bukan dari satu figur dominan.

Meski demikian, Joko mengakui model tersebut bukan tanpa tantangan. Demokrasi yang terlalu cair berisiko terfragmentasi, sementara organisasi yang terlalu egaliter berpotensi lambat dalam pengambilan keputusan.

Karena itu, Isoarkisme tidak menghapus struktur, melainkan mendisiplinkannya. Egalokrasi tidak meniadakan kepemimpinan, tetapi membatasi dan mendistribusikannya. Desentralisasi tidak memecah organisasi, melainkan memperluas partisipasi dalam kerangka konstitusi internal yang tegas.

Dalam perspektif ini, Pemilu 2029 bukan sekadar kompetisi elektoral, tetapi dapat menjadi laboratorium bagi model partai yang ingin keluar dari lingkaran kartelisasi dan feodalisasi.