Dino Patti Djalal: Jangan Sampai Indonesia Jadi 'Anak Buah' Donald Trump di Board of Peace

Desc gambar: Dino Patti Djalal, mantan Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat sekaligus Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia ke-5. (@dinopattidjalal/Instagram)

JawaPos.com - Keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuai perhatian serius dari diplomat senior Dino Patti Djalal.

Ia mengingatkan agar Indonesia tidak terjebak dalam posisi subordinat atau sekadar mengikuti agenda sepihak dalam forum internasional tersebut.

Melalui akun X pribadinya, pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) sekaligus mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat itu menilai penjelasan awal pemerintah terkait keikutsertaan Indonesia masih belum memadai untuk menjawab kompleksitas dan risiko politik yang menyertai inisiatif Dewan Perdamaian.

Dino menilai, sebagai negosiator Indonesia, Menteri Luar Negeri Sugiono perlu memberikan penjelasan yang lebih konkret kepada publik mengenai posisi, peran, dan batasan Indonesia dalam Board of Peace.

Menurutnya, transparansi menjadi kunci agar Indonesia tidak terseret dalam skema yang justru melemahkan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Salah satu kekhawatiran utama yang disampaikan Dino adalah potensi dominasi Donald Trump dalam pengambilan keputusan Dewan Perdamaian. Ia mengingatkan agar negara-negara anggota, termasuk Indonesia, tidak ditempatkan dalam posisi yang tidak setara.

“Bagaimana agar anggota Dewan tidak diposisikan sebagai ‘anak buah’ Trump yang dikenal sering berpikiran tidak lazim,” tulis Dino.

Selain soal posisi Indonesia, Dino juga menyoroti substansi agenda Dewan Perdamaian yang dinilai belum jelas keberpihakannya terhadap Palestina. Ia mempertanyakan jaminan bahwa forum tersebut tidak akan mengesampingkan hak rakyat Palestina dan berubah menjadi proyek kepentingan pihak luar.

Dino juga mengangkat persoalan arah penyelesaian konflik, termasuk ketiadaan jaminan menuju solusi dua negara, mekanisme jika terjadi perbedaan pendapat antaranggotanya, serta respons Dewan jika gencatan senjata kembali dilanggar.

Sorotan lain diarahkan pada rencana biaya keanggotaan permanen Dewan Perdamaian yang disebut mencapai USD 1 miliar. Skema tersebut dinilai berpotensi memberi kesan transaksional dan elitis, sehingga perlu disikapi dengan sangat hati-hati oleh pemerintah.

Tak kalah penting, Dino mempertanyakan posisi Dewan Perdamaian dalam arsitektur global, khususnya kaitannya dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia menilai Indonesia perlu memastikan partisipasinya tidak justru menimbulkan tumpang tindih atau melemahkan peran PBB.

Menutup pernyataannya, Dino menegaskan bahwa publik Indonesia berhak mendapatkan penjelasan yang jelas dan terbuka terkait keputusan strategis ini.

“Rakyat Indonesia butuh, dan berhak, mendapat penjelasan yang gamblang mengenai ini,” tulisnya.

Hingga kini, Kementerian Luar Negeri belum menyampaikan penjelasan lanjutan atas sejumlah pertanyaan tersebut.