Prabowo Mampu Atasi Tarif Impor 32 Persen AS, Pengamat: Itu Tidak Gampang, Mesti Banyak Posting

Presiden Prabowo Subianto menghadiri penyerahan uang pengganti kerugian negara hasil korupsi minyak kelapa sawit (CPO) di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah memasuki satu tahun pertama. Alhasil, terdapat beragam penilaian yang tertuju pada jalannya pemerintahan ini.

Salah satunya datang dari Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia atau pengamat politik, Adi Prayitno. Sebagai sebuah kesimpulan, dirinya mengapresiasi kinerja satu tahun Prabowo dan Gibran pada bidang ekonomi.

“Kalau aku lihat, bapak-ibu, semua sebagai sebuah kesimpulan, kalau bicara tentang 1 tahun kinerja di bidang ekonomi, saya termasuk yang apresiasi,” kata Adi forum diskusi Kemenko Perekonomian bertema “Kemajuan Ekonomi Menuju Asta Cita: Sudah Sejauh Apa?” di Jakarta, Senin (20/10).

Dia menegaskan, kondisi negara memang sedang tak baik-baik saja. Terdapat berbagai masalah seperti efisiensi, perang dagang, dan perang tarif. Bahkan Amerika Serikat (AS) sempat menerapkan tarif impor sebesar 32 persen untuk Indonesia.

Namun, langkah dari Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, akhirnya mampu membuat tarif impor tersebut menjadi turun dengan angka 19 persen.

“Itu nggak gampang bapak-ibu semua, Itu nggak perlu ngepost-ngepost di medsos, tali butuh lobby dan butuh meyakinkan pihak-pihak yang lainnya,” jelasnya.

Sementara itu, dia menilai pada masa ini kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo nyaris tak pernah ada resistensi dan tak pernah ada protes. Berbeda dengan masa Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo yang cukup membuat pusing pada tahun-tahun pertama akibat parlemen dikuasai oleh kelompok-kelompok oposisi.

“Dalam 1 tahun pemerintahan Prabowo dan Gibran, saya kira kerjasama antar-elit, kerjasama antar-partai hampir semuanya sudah menjadi bagian dari kekuasaan politik pemerintah,” tukasnya.

Dia pun menilai, kondusifitas dan stabilitas politik seperti ini termasuk prasyarat utama untuk meraih pertumbuhan ekonomi.