DPR Tawarkan Shell hingga Vivo Buka SPBU di Papua: Pasti Enggak Mau, Karena Dianggap Rugi

JawaPos.com – SPBU swasta saat ini masih didera oleh kondisi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM). Pasalnya, izin impor tambahan yang mereka ajukan tidak disetujui dan diminta untuk berkolaborasi terkait pengadaan dengan PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga (PPN).

Menyoroti persoalan itu, Komisi XII DPR RI memanggil seluruh pengelola SPBU swasta di Indonesia, mulai dari Shell Indonesia, BP-AKR, Vivo, ExxonMobil, dan AKR Corporindo, pada Rabu (1/10) lalu. Salah satunya untuk membahas terkait solusi dari permasalahan yang ada.

Namun di tengah pembahasan, Anggota Komisi XII DPR Alfons Manibui menyoroti kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di Papua Barat selama puluhan tahun. Padahal, kata dia, daerah pemilihannya memiliki kekayaan migas seperti kilang LNG Tangguh yang dikelola BP di Teluk Bintuni.

“Mau enggak ibu-ibu dari Shell, dari Vivo, dari BP, bangun SPBU di Papua? Pasti enggak mau, karena dianggap nanti rugi,” kata Alfons, dikutip Jumat (3/10).

Oleh karenanya, Alfons mengajak perusahaan swasta pengelola SPBU untuk bersama-sama mencari solusi mengatasi kelangkaan BBM di Papua. “Jadi tolonglah, mari kita sama-sama berpikir tentang ini, betul bahwa kita harus menemukan solusi untuk menyelesaikan persoalan,” pintanya.

Lebih lanjut, Alfons juga menyoroti kekosongan stok BBM di SPBU Shell Indonesia. Menurut dia, hal itu terjadi karena permintaan bahan bakar lebih tinggi dibandingkan kuota yang tersedia.

“Sedikit mendalami dari Shell, kuota yang didapatkan sudah setahun, terjadi peningkatan demand dari masyarakat. Yang menjadi poin adalah, apakah kawan-kawan dari Shell sudah mengantisipasinya, sehingga tidak terjadi kelangkaan,” ujarnya.

"Tapi dari beberapa presentasi, kita bisa pahami ada hal yang harus kita perbaiki supaya persoalan ini kemudian selesai,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral (ESDM), Pertamina, dan badan usaha penyedia BBM non-subsidi atau swasta seperti Shell Indonesia, BP, hingga Vivo menyepakati pembelian BBM dari Pertamina untuk kuota hingga akhir tahun.

Di sisi lain, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengatakan, pihaknya pun akan melakukan impor demi mengatasi keterbatasan stok SPBU swasta. Menurutnya, BBM tersebut akan sampai di Indonesia paling lambat 7 hari.

"Mulai hari ini sudah dibicarakan, nanti habis ini lanjutkan dengan rapat teknis, stoknya, dan kemudian Insya Allah paling lambat 7 hari barang sudah bisa masuk di Indonesia," kata Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (19/9).

Di sisi lain, dia menjelaskan stok BBM nasional masih cukup untuk 18-21 hari ke depan. Hanya saja permintaan yang naik membuat cadangan BBM pada SPBU swasta menipis.

"18-21 hari itu cadangan nggak ada masalah, jadi gak perlu ada rasa keraguan apa-apa, cuman memang ada di teman-teman kita punya SPBU swasta yang cadangannya menipis," ujar Bahlil.

Demi menjamin kualitas BBM yang diimpor, pemerintah bersama dengan Shell hingga Vivo pun juga menyepakati akan dilakukan joint surveyor. Jadi, akan ada pemeriksaan yang dilakukan sebelum BBM diberangkatkan. 

Selain itu, disepakati pula adanya keterbukaan menyangkut soal harga. "Sudah setuju juga terjadi open book dan ini teman-teman dari swasta juga sudah setuju," tukas Bahlil.