Bahlil Tegaskan SPBU Swasta Wajib Beli BBM dari Pertamina

JawaPos.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa seluruh badan usaha swasta alias SPBU swasta di Indonesia wajib membeli bahan bakar minyak (BBM) produksi dalam negeri melalui Pertamina.

Kebijakan ini sejalan dengan peningkatan kapasitas produksi BBM nasional seiring beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP).

Hal tersebut sebagaimana disampaikan Bahlil dihadapan Presiden Prabowo Subuanto saat melaporkan hasil rapat maraton bersama jajaran pimpinan PT Pertamina (Persero).

“Tadi malam Bapak Presiden kami laporkan, rapat sampai jam 2 pagi, Pak. Kami telah bersepakat dengan Pak Simon (Dirut Pertamina) dan seluruh direksi serta komisarisnya, komut hadir,” ujar Bahlil dalam acara peresmian RDMP Kilang Balikpapan, Senin (12/1).

Menurut Bahlil, melalui RDMP Kilang Balikpapan, pemerintah menargetkan peningkatan produksi BBM dengan angka oktan tinggi, mulai dari RON 92, RON 95 hingga RON 98. Langkah ini dilakukan agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor BBM jadi.

“Nanti dengan RDMP ini kita akan meningkatkan produksi RON 92, 95, dan 98. Itu supaya tidak kita impor lagi, Pak. Supaya badan-badan usaha swasta ini beli produksi dalam negeri lewat Pertamina,” tegasnya.

Bahlil menegaskan kebijakan tersebut merupakan perintah konstitusi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945, yang menyebutkan cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara.

“Ini perintah konstitusi, perintah Pasal 33. Negara harus menyiapkan dan menguasai cabang produksi yang menyangkut hajat orang banyak,” ujarnya.

Tak hanya BBM, pemerintah juga menargetkan penghentian impor avtur. Bahlil menyebut, mulai 2027 Indonesia diharapkan tidak lagi mengimpor avtur seiring peningkatan kapasitas kilang nasional.

“Termasuk avtur, atas perintah Bapak Presiden, 2027 insya Allah tidak lagi kita melakukan impor. Ke depan kita hanya impor crude-nya saja,” katanya.

Bahlil menyadari kebijakan tersebut berpotensi menuai polemik, terutama dari pihak-pihak yang selama ini menikmati bisnis impor BBM. Namun ia menegaskan pemerintah tidak gentar menghadapi tekanan tersebut.

“Kalau ini mampu kita lakukan, maka gerakan-gerakan tambahan ini semakin tipis. Dan setelah ini pasti rame lagi di sosmed, karena dianggap Menteri ESDM potong-potong jalur para importir,” tuturnya.

Meski demikian, Bahlil menegaskan komitmennya untuk menjalankan kebijakan tersebut demi kepentingan nasional. Bahkan, ia rela menaruhkan harta dan nyawa untuk tanah air ini.

“Tidak ada masalah, Bapak Presiden. Demi Merah Putih, jangankan harta, nyawa pun kita kasih, karena kita semua ini orang Merah Putih,” pungkasnya.