Bobby Nasution Minta Truk di Sumut Gunakan Pelat BK, DPR Anggap untuk Tingkatkan Pendapatan Daerah

Muhammad Rifqinizamy Karsayuda (Partai Nasdem) pimpin Komisi II DPR RI didampingi empat wakil ketua. (Istimewa)

JawaPos.com - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menyatakan langkah Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution, yang meminta semua truk melintas wilayah Sumut harus menggunakan pelat BK dinilai sudah diterapkan oleh banyak daerah. Menurutnya, Pemerintah Daerah (Pemda) tengah berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah.

"Fenomena ini kan sebetulnya ada di banyak tempat. Dikarenakan apa? Daerah sekarang sedang berikhtiar sekuat tenaga untuk meningkatkan penerimaan atau pendapatan daerahnya," kata Rifqinizamy kepada wartawan, Rabu (1/10).

Menurutnya, pendapatan daerah salah satunya dari pajak kendaraan bermotor. Karena itu, tentunya secara administrarif kendaraan yang melintas harus pelat nomor wilayah setempat.

"Dalam konteks pemerintah provinsi itu salah satu sumber pendapatannya adalah pajak dari kendaraan bermotor. Tentu secara administratif kan harus bernomor polisi setempat agar nanti begitu perpanjangan bayar pajak itu di tempat itu," ujarnya.

Legislator Fraksi Partai NasDem itu menilai wajar jika Gubernur Sumut Bobby Nasution menerapkan kebijakan tersebut di wilayahnya.

"Jadi menurut pandangan saya itu hal yang normal sebetulnya. Hal yang wajar bagi sebuah daerah, mungkin perlu dijembatani justru ke depan bagaimana kemudian regulasi yang mengatur ini itu bisa lebih proporsional," ujarnya.

Ia menyebut, kebijakan itu tak hanya dilakukan oleh Bobby Nasution di Provinsi Sumut, tapi juga di Provinsi Riau oleh Gubernur Abdul Wahid yang menerapkan kebijakan serupa.

"Saya juga melihat kemarin Gubernur Wahid di Riau juga melakukan hal yang sama. Beliau meminta kepada beberapa sopir untuk kemudian segera menyampaikan kepada pemilik kendaraan, perusahaan agar segera mengubah pelatnya," tuturnya.

Lebih lanjut, Rifqi meyakini langkah Bobby Nasution hanya fenomena umum yang juga diterapkan di beberapa daerah untuk meningkatkan pendapatan di wilayahnya masing-masing.

"Ini saya kira fenomena umum tetapi mungkin harus disikapi oleh pusat. Nanti kami sampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri agar kemudian jangan terkesan ini membangun konflik di bawah," pungkasnya.