Masyarakat Kecewa dan Ingin DPR Dibubarkan, Idrus Marham: Jangan Ada Sikap Memaksakan Kehendak

JawaPos.com - Gedung DPR/MPR RI yang berlokasi di Senayan, Jakarta, kembali digeruduk ribuan massa aksi yang tergabung dalam elemen buruh hingga mahasiswa, pada Kamis (28/8). Mereka menyampaikan tuntutan atas kondisi perekonomian hingga politik kebangsaan di depan gedung dewan.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menyatakan kritik masyarakat terhadap DPR RI merupakan hal yang wajar dalam iklim demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar kritik tersebut tidak berubah menjadi kebencian yang justru berpotensi memperlebar jurang perpecahan bangsa.

Idrus menyoroti adanya narasi massa yang menyuarakan desakan agar DPR dibubarkan. Menurutnya, seruan semacam itu tidak sejalan dengan semangat konstitusi negara.

"Sebagai keluarga besar bangsa Indonesia, kita lahir dari kebersamaan. DPR ada untuk masyarakat Indonesia. Kalau ada polemik, mari kita hadapi dengan arif dan bijaksana," kata Idrus kepada wartawan, Kamis (28/8).

Ia menegaskan, DPR merupakan lembaga konstitusional yang keberadaannya diatur dalam UUD 1945, sehingga pembubarannya tidak dapat dilakukan. Meski demikian, Idrus memahami alasan kemarahan publik. 

Gelombang kritik muncul terutama setelah beredar kabar mengenai kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR hingga Rp 50 juta per bulan, yang disebut sebagai kompensasi atas rumah dinas DPR di Kalibata yang dinilai tidak lagi memadai. Idrus mengakui, kebijakan itu menimbulkan kesan bahwa DPR kurang peka terhadap kondisi masyarakat yang tengah menghadapi kesulitan ekonomi.

"Kritik publik itu wajar, bahkan penting sebagai koreksi. Tapi jangan sampai komunikasi terputus. Kalau rakyat hanya marah, DPR membela diri, masalah tidak akan selesai," ujarnya. 

Elite Partai Golkar itu lalu mengajak masyarakat dan para wakil rakyat membangun kesadaran kolektif dengan mengedepankan nilai kebenaran politik, yakni kemampuan merespons persoalan dengan bijak demi kebenaran substantif untuk kepentingan rakyat.

Ia juga mengingatkan pesan moral dalam agama bahwa kebencian tidak boleh mendorong sikap yang tidak adil. Menurutnya, kritik publik seharusnya menjadi bahan perbaikan kebijakan, bukan memperuncing jurang politik. 

"Saya yakin bangsa ini bisa keluar dari situasi sulit. Jangan ada lagi sikap memaksakan kehendak," pungkasnya.