Kejagung Minta Tambahan Anggaran, Wakil Ketua Komisi III DPR Sahroni Dukung Karena Ungkap Banyak Kasus Besar

JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) meminta kenaikan anggaran sebesar Rp 18,5 triliun untuk 2026 usai pagu indikatif mereka turun drastis hingga 63,2 persen dari tahun sebelumnya. Dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, pagu indikatif anggaran Kejagung 2026 hanya Rp 8,9 triliun. Jumlah itu dianggap turun drastis dari anggaran 2025 sebesar Rp 24,2 triliun.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan, permintaan kenaikan anggaran akan diperhitungkan. Penilaian dipastikan akan dilakukan secara objektif berdasarkan kinerja di lapangan.

“Kami di Komisi III selalu terbuka untuk mendalami usulan anggaran dari mitra kerja, apalagi jika didasarkan pada kinerja yang terbukti dan kebutuhan yang nyata. Dalam hal ini, Kejagung kami nilai punya rekam jejak yang positif," kata Sahroni, Rabu (9/7).

Dia menilai, Kejagung sudah menunjukan kinerja positif dalam penegakan hukum. Selain itu, Korp Adhiyaksi ini juga berhasil mengembalikan kerugian negara dengan nilai yang cukup besar.

"Tahun lalu saja Kejagung berhasil pulihkan dan cegah kerugian negara lebih dari Rp 26 triliun. Belum lagi tahun ini, kita lihat banyak kasus besar berhasil dibongkar, termasuk penyitaan aset senilai Rp 11,8 triliun dalam kasus korupsi tata niaga minyak goreng. Ini kerja besar yang tidak bisa dilakukan tanpa dukungan anggaran yang memadai,” imbuhnya.

Bendahara Umum Partai NasDem ini menyampaikan, pentingnya pemerataan dukungan anggaran hingga ke daerah, mengingat praktik korupsi di tingkat lokal masih kerap terjadi dan berdampak langsung pada masyarakat.

“Apalagi praktik korupsi di daerah masih sangat marak, modusnya semakin lihai dan sulit diendus. Dan di sanalah masyarakat paling merasakan dampaknya, banyak proyek daerah yang jadi mangkrak. Maka dari itu, kita harus pastikan aparat penegak hukum di daerah juga dibekali dengan anggaran dan fasilitas yang memadai, dari level Kejati sampai Kejari,” pungkas Sahroni.