Penulisan Ulang Sejarah Tuai Polemik, Dasco: Jangan Menuduh Ada Kepentingan Penguasa!

JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengimbau publik untuk tidak menuduh penguasa ada dibalik rencana penulisan ulang Sejarah Indonesia. Ia menegaskan, penulisan ulang sejarah akan dilakukan secara cermat melibatkan pihak eksekutif dan legislatif.

Pernyataan ini disampaikan Dasco menanggapi kritik publik terhadap Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon yang mempersoalkan tidak ada bukti kasus pemerkosaan massal Mei 1998.

"Nah begini, kita kan nggak tahu. Jangan kemudian menuduh sepihak ada kepentingan dari penguasa loh," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6).

Dasco menyatakan, Komisi X DPR RI sebagai mitra dari Kementerian Kebudayaan akan memanggil Fadli Zon untuk mendalami polemik tersebut. Ia berharap, pembahasan itu nantinya dapat menyelesaikan polemik yang berkembang di tengah masyarakat.

"Komisi terkait saya dengar akan meminta Menteri yang bersangkutan (Fadli Zon) memberikan keterangan di DPR. Saya pikir itu bagus untuk mengclearkan hal-hal yang kemudian menjadi informasi bagi masyarakat," ujar Dasco.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu meminta publik untuk bersabar melihat secara rinci hasil penulisan ulang sejarah. Dasco tak ingin berandai-andai ada kepentingan dibalik penulisan ulang sejarah tersebut.

"Jangan diambil kesimpulan sekarang. Nggak boleh begitu," pungkasnya.