Jelang Muktamar 2025, PPP Mulai Gaduh soal Ketua Umum Baru

JawaPos.com - Menjelang Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mulai bergolak. Muncul suara sejumlah dewan perwakilan wilayah (DPW) yang menginginkan sosok ketua umum (ketum) baru. Suara itu dilontarkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Arwani Thomafi. Namun suara itu dibantah oleh Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Tengku Amri M. Ali.

Dia menegaskan informasi yang menyebut adanya 20 DPW PPP yang mendukung adanya calon ketum baru tidak benar dan menyesatkan. Dia mengklaim informasi itu merupakan upaya provokasi menjelang gelaran Muktamar PPP 2025.

“Tidak ada 20 DPW yang menyatakan dukungan kepada calon Ketum dari luar. Ini ulah oknum PPP yang ingin membuat gaduh, menggunakan nama pengurus daerah demi kepentingan pribadinya,” kata Amri saat mengggelar konferensi pers di Jakarta, Rabu (14/5).

Amri menegaskan, DPP PPP mendukung penuh hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang telah digelar di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, pada 13–15 Desember 2024. Dalam Mukernas tersebut telah diputuskan bahwa tidak ada perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, terutama mengenai syarat pencalonan Ketua Umum PPP.

“Kami tetap berpegang teguh pada hasil Mukernas. Tidak ada perubahan AD/ART, dan itu sudah final. Jangan ada yang coba-coba ganggu keputusan kolektif partai,” tegasnya.

Amri mengecam tindakan sekelompok pihak yang disebutnya sebagai petualang politik, termasuk Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Arwani Thomafi, yang dituding memprovokasi antara pengurus daerah dengan DPP PPP. Ia menyebut, tindakan itu sebagai upaya inkonstitusional yang tidak mencerminkan nilai-nilai luhur partai.

“Kami menolak dengan tegas manuver segelintir petualang politik yang dimotori oleh Arwani Thomafi. Cara-cara yang dilakukan sangat tidak bermartabat dan bertujuan mengambil alih PPP secara inkonstitusional,” ujar Amri.

Namun, dia memastikan PPP tetap terbuka terhadap aspirasi dari berbagai elemen bangsa yang ingin bergabung dan berkhidmat untuk partai. Keterbukaan tersebut harus tetap dijalankan sesuai dengan mekanisme dan konstitusi partai sebagaimana organisasi yang sehat dan demokratis.

“Silakan beraspirasi, tapi jangan langgar konstitusi partai. PPP bukan milik sekelompok orang, ini rumah besar umat. Maka semua proses harus dilakukan dengan bermartabat dan sesuai aturan,” paparnya.

Menjelang Muktamar X PPP, Amri mengajak seluruh pengurus dan kader di seluruh Indonesia untuk menjaga soliditas partai. Ia pun meminta agar semua pihak menyambut Muktamar dengan penuh semangat, kehangatan, dan niat tulus membesarkan partai berlambang Kakbah.

“PPP butuh kerja keras dan soliditas untuk kembali berjaya di Pemilu 2029. Mari sambut Muktamar X dengan riang gembira, penuh silaturrahim, dan kesejukan. Hentikan petualangan politik yang justru merusak semangat kebangkitan kita bersama,” tegas Amri.

Sebelumnya, Arwani Thomafi menyatakan bahwa sebanyak 20 DPW PPP di seluruh Indonesia sepakat ingin memilih ketua umum baru. Pernyataan itu disampaikan Arwani saat menghadiri halalbihalal DPW PPP Jawa Timur, Minggu (11/5).

"Lebih dari 20 DPW menginginkan perubahan, ingin ketua umum baru, termasuk para pimpinan majelis, para kiai mendorong Muktamar 2025 adalah momentum untuk memilih ketum baru," ungkap Arwani.

Arwani menyatakan, keinginan untuk memilih ketua umum baru itu sejalan dengan keinginan majelis partai dan para ulama di PPP. Mengingat, PPP menginginkan transformasi sebagaimana hasil Mukernas 2024.

"Transformasi sebagai keinginan adanya perubahan baik dari kepemimpinan, tata kerja, keorganisasian, juga cara pandang termasuk strategi pemenangan pemilu itu harus menjadi mainset agenda perubahan," pungkasnya.