"OCCRP tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya. Namun, kelompok masyarakat sipil dan para ahli mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi secara signifikan melemahkan komisi antikorupsi Indonesia," kata penerbit OCCRP Drew Sullivan dalam keterangannya, Jumat (3/1).
OCCRP menyebut, Jokowi juga dikritik secara luas karena merusak lembaga pemilihan umum dan peradilan Indonesia untuk menguntungkan ambisi politik putranya, yang saat ini menjadi wakil presiden mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto.
Ia mengungkapkan, masuknya nama Jokowi ke dalam nominsasi setelah menerima lebih dari 55.000 kiriman, termasuk beberapa tokoh politik paling terkenal, bersama dengan individu yang kurang dikenal. Penghargaaan yang menyoroti individu melakukan kejahatan dan korupsi secara global itu telah dilakukan selama 13 tahun.
"OCCRP tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan, karena saran datang dari orang-orang di seluruh dunia. Ini termasuk nominasi mantan presiden Indonesia Joko Widodo," ucap Drew Sullivan.
Lebih lanjut, Drew menyatakan para juri menghargai nominasi warga negara, tetapi dalam beberapa kasus, tidak ada cukup bukti langsung tentang korupsi yang signifikan atau pola pelanggaran yang sudah berlangsung lama.
"Namun, jelas ada persepsi yang kuat di antara warga negara tentang korupsi dan ini seharusnya menjadi peringatan bagi mereka yang dinominasikan bahwa masyarakat sedang mengawasi, dan mereka peduli. Kami juga akan terus mengawasi," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, OCCRP sebelumnya memasukan nama Jokowi ke dalam daftar nominasi pemimpin paling korupsi sedunia. Hasil poling OCCRP itu menghebohkan masyarakat Indonesia.
Menanggapi tuduhan yang disematkan kepadanya, Jokowi mempertanyakan balik dasar tuduhan terhadap dirinya.
"Terkorup, korup apa? yang dikorupsi apa, ya dibuktikan, apa," kata Jokowi sambil tersenyum di hadapan awak media, dikutip dari Radar Jogja, Rabu (1/1).
Jokowi menekankan agar apa yang dituduhkan itu bisa dibuktikan.
"Ya sekarangkan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat. Banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti, itu yang terjadi sekarangkan," bebernya.
Saat disinggung adanya muatan politis atas hasi rilis OCCRP tersebut, Jokowi enggan berkomentar terlalu dalam.
"Ya ditanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, partai, bisa pakai ormas untuk menuduh dan membuang framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat, seperti itu ya," pungkasnya.