Mardiono Ungkap Syarat Jadi Ketum PPP, 'Orang Baru' Jangan Ngarep

Plt Ketua Umum PPP M. Mardiono usai Mukernas II di Ancol, Jakarta Utara. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com).

JawaPos.com - Meski tidak membahas calon ketua umum (caketum) baru, Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Ancol, Jakarta Utara pada Sabtu malam (14/12) menegaskan bahwa caketum PPP harus berasal dari internal PPP. Secara khusus, Pelaksana Tugas (Plt) Ketum PPP Muhamad Mardiono menyampaikan bahwa salah satu syarat jadi ketum PPP adalah pernah bertugas satu periode dengan jabatan satu tingkat di bawah ketum. 

Penegasan itu disampaikan oleh Mardiono saat diwawancarai oleh awak media. ”Ada syarat jadi seorang ketua umum itu harus minimal sudah pernah menjabat satu periode di bawah satu tingkat (posisi ketum). Yang disebut satu tingkat adalah misalnya wakil ketua umum, ketua wilayah, pengurus DPP, pengurus harian, Itu bisa. Jadi, itu yang ada di garis satu tingkatan di bawah jabatan ketua umum,” terang dia. 

Mardiono pun menjelaskan alasannya. Menurut dia, PPP merupakan partai kader. PPP juga partai yang punya kaidah serta tradisi yang harus dihormati. Semua itu merupakan warisan dari para pendahulu, tokoh-tokoh besar yang pernah turut serta membersamai perjalanan PPP. Apalagi PPP adalah salah satu partai politik (parpol) paling tua di Indonesia, organisasinya juga besar. Tersebar di berbagai daerah di seluruh Indonesia. 

”Mana mungkin ya, orang lain tiba-tiba datang kemudian akan memimpin sebuah organisasi besar. Ini organisasi tingkat nasional. Apalagi PPP ini kan partai yang didirikan (lama), sudah cukup tua. Jadi, tidaklah mudah tentu untuk mengetahui tentang bagaimana perjalanan Partai Persatuan Pembangunan,” imbuhnya. 

Dalam Mukernas itu, kata Mardiono tidak ada sedikit pun pembahasan mengenai caketum. Bahkan, tidak muncul satu pun nama yang diusulkan menjadi caketum dalam Muktamar PPP nanti. Dia memastikan, Mukernas tersebut hanya membahas beberapa hal mengenai persiapan menuju Muktamar. Salah satunya waktu dan lokasi pelaksanaan Muktamar. Yakni setelah lebaran tahun depan, dengan usulan lokasi pelaksanaan Muktamar di Pulau Dewata atau Bali. 

”Bahwa dalam Mukernas ini saya garis bawahi, tidak sama sekali membahas calon ketua umum. Tidak satu pun ketua wilayah maupun sekretaris wilayah, para peserta Mukernas ini mengusulkan atau menyebut saja satu nama, itu tidak ada. Jadi, entah yang mengemuka di media itu berasal sumbernya dari mana, saya nggak tahu,” terang dia.