Anggota DPR Ahmad Doli Berharap Pemerintahan Prabowo-Gibran Lanjutkan Program Jokowi

JawaPos.com - Beberapa hari lagi, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan segera digelar. Beberapa harapan masyarakat Indonesia berada di bawah pundak mereka.

Ahmad Doli Kurnia Tandjung, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, berharap pemerintahan Prabowo-Gibran dapat melanjutkan pencapaian yang telah diraih selama dua periode kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi).

Doli percaya bahwa transformasi politik dan penguatan demokrasi harus terus dilakukan untuk mencapai tujuan nasional yang adil dan makmur. "Transformasi politik itu tak boleh berhenti karena belum sampai, tujuan akhir tercapainya tujuan nasional tadi. Selama belum sampai di sana maka transformasi di bidang apa saja, termasuk transportasi politik harus dilakukan," ungkap Doli, Jumat (18/10).

Doli juga menyoroti pentingnya modernisasi birokrasi sebagai faktor penentu dalam pelayanan publik. Ia berpendapat bahwa untuk mencapai transformasi yang diinginkan, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap catatan selama 26 tahun era reformasi.

Ia menekankan bahwa demokrasi harus dipahami sebagai alat untuk mencapai tujuan, bukan sebagai tujuan itu sendiri. "Termasuk penguatan demokrasi, seharusnya kita sudah mulai memaknai demokrasi secara substansial. Bahwa demokrasi bukan tujuan tapi sebagai alat untuk mencapai tujuan," bebernya.

"Jadi bagaimana ke depan menempatkan Pemilu bukan hanya sekadar Pemilu tapi bisa memproduksi terjadinya percepatan masyarakat yang tertib hukum misalnya, Pemilu bisa berdampak pada pengentasan kemiskinan, Pemilu yang dapat berdampak pada institusi masyarakat dan seterusnya, itu yang bisa dikatakan kita cepat pada tujuan nasional," jelas Doli.

Dalam jangka pendek, Doli mengusulkan penyempurnaan delapan paket Undang-Undang yang berkaitan dengan politik, termasuk UU Pemilu, partai politik, dan kelembagaan negara.

Ia menganggap bahwa pemilu merupakan hulu dari semua produk politik dan institusi pemerintahan, sehingga penyempurnaan sistem pemilu harus menjadi prioritas.

"Saya kira harus dimulai dari penyempurnaan sistem UU Pemilu, kedua tentang partai politik dan keberadaan kelembagaan negara, DPR, DPRD diperkuat, UU pemerintahan daerah, desa, UU hubungan keuangan pusat daerah," ungkap Doli.

Doli juga membuka kemungkinan amandemen UUD 1945 sebagai langkah untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan.

Menyusul tahun 2024, yang menandai amandemen keempat, ia percaya sudah saatnya untuk mulai mendiskusikan amandemen kelima demi kemajuan sistem politik dan pemerintahan di Indonesia.

"Sekarang kita harus mulai membicarakan amandemen UU ke lima, dalam rangka menyempurnakan sistem ketata negaraan, politik, pemerintahan, sistem pengelolaan pemerintahan dan seterusnya," jelasnya.

Raih Penghargaan

Ahmad Doli Kurnia Tandjung, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, baru-baru ini meraih penghargaan sebagai Tokoh Transformasi Politik dan Demokrasi. Doli menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan yang diterimanya, yang dinilai sebagai dorongan untuk mengakselerasi demokrasi demi kepentingan rakyat Indonesia.

Menurut Doli, penghargaan ini merupakan kejutan sekaligus momen kebanggaan. Dia menyadari bahwa hal ini membawa tanggung jawab tambahan, karena sebagai anggota DPR RI, ia harus terus mempertahankan kinerja dan performa dalam melakukan transformasi politik dan demokrasi.