Kritik La Nyalla Mataliti, Pakar Sebut Tatib DPD RI Seharusnya Juga Melibatkan Anggota Senator Baru

Mantan ketua MPR Amien Rais bertemu dengan Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti di Kantor DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2024).

JawaPos.com - Pakar hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari mengkritik langkah Ketua DPD RI La Nyalla Mataliti yang ingin mengesahkan Tata Tertib (Tatib) tanpa melibatkan kesepakatan bersama para senator. Feri menyebut, semestinya Tata Tertib DPD RI, yang di dalamnya mengatur soal mekanisme pencalonan pimpinan, juga melibatkan para senator baru yang terpilih pada Pemilu 2024 lalu.

"Pimpindan DPD mestinya dipilih anggota anggota baru dalam konteks itu maka peraturan tata tertib pemilihan juga harus disusun oleh anggota yg baru, tidak kemudian dikendalikan oleh anggota yg ada saat ini. Itu solusinya," kata Feri Amsari kepada wartawan, Minggu (21/7).

"Masa kemudian pemilihan DPD periode berikutnya ditentukan, diatur ruang politiknya oleh DPD yang berada saat ini, menurut saya itu tidak sehat," sambungnya.

Baca Juga: Startup4Industry Investment Summit Kemenperin Beri Akses Pendanaan Inklusif ke Startup

Feri mengatakan, masyarakat sudah mengetahui bahwa La Nyalla tidak betul-betul maksimal menjadi pemimpin DPD. Ia mengingatkan, pimpinan DPD RI hanya bertugas memimpin proses persidangan, tidak kemudian menentukan arah gerak dari kelembagaan.

"Karena DPD berbeda dengan DPR, DPD itu isinya adalah individu individu yang merdeka, yang mewakili kepentingan daerah mereka masing-masing," ujarnya.

Feri mengutarakan, para anggota DPD RI yang mewakili daerah pemilihannya masing-masing itu memiliki hak yang sama, termasuk untuk menjadi pimpinan lembaga tersebut. Menurutnya, mereka bergerak atas nama dan kepentingan mereka sendiri.

Baca Juga: Jangan Sepelekan! 4 Manfaat Tidur Tanpa Menggunakan Bra Pada Perempuan, Salah Satunya Meminimalisir Kecemasan

"Jadi bukan dikendalikan oleh pimpinan lembaga negara apalagi ketuanya itu bergerak demi kepentingannya sendiri, nah ini jadi problematika yg membuat keributan itu," tegasnya.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPD pada Jumat (12/7) pekan lalu sempat diwarnai kericuhan lantaran sejumlah senator tak setuju draf tata tertib yang hendak disahkan oleh La Nyalla.

Sejumlah senator yang tidak setuju itu pun sempat 'merangsek' ke meja pimpinan La Nyalla dan menunjuk-nunjuk muka La Nyalla. Bahkan, La Nyalla sempat berebut palu sidang dengan seorang senator di meja pimpinan DPD RI.

Rapat Paripurna ke-12 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI Masa Sidang V 2023-2024 itu pun berakhir buntu dengan tidak menemui kesepakatan terkait penyempurnaan tata tertib DPD RI.

Baca Juga: Lima Pilihan Kelas Online yang Mudah untuk Dipelajari Bagi Masyarakat yang Lolos Prakerja

Anggota DPD RI Dapil Papua, Yorrys Raweyai pun telah mengkritik gaya kepemimpinan Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti buntut kericuhan sidang Paripurna pada Jumat (12/7) pekan lalu. Menurut Yorrys, kericuhan itu dinilai buntut dan akumulasi dari gaya kepemimpinan La Nyalla dan Nono Sampono yang tertutup dan eksklusif selama ini.

"Kekecewaan demi kekecewaan akibat gaya kepemimpinan otoriter dan tertutup Pak LaNyalla dan Pak Nono sudah terakumulasi sejak lama, hingga memunculkan resistensi yang memuncak," ungkap Yorrys, Selasa (16/7).

Dia menilai tata tertib versi perubahan yang hendak disahkan, tidak melalui mekanisme dan prosedur yang benar dalam Paripurna tersebut. Padahal, ketentuan itu telah dalam Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib.

Editor: Banu Adikara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Kritik La Nyalla Mataliti, Pakar Sebut Tatib DPD RI Seharusnya Juga Melibatkan Anggota Senator Baru

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Kritik La Nyalla Mataliti, Pakar Sebut Tatib DPD RI Seharusnya Juga Melibatkan Anggota Senator Baru

Tags

Artikel Terkait

Anggota DPD RI Maria Stevi Dorong Perlindungan Kesejahteraan bagi Petani Lewat BPJS TK

Polda Sulteng Mulai Periksa Seorang Anggota DPD RI Dapil Sulteng sebagai Saksi Dugaan Pencemaran Nama Baik

Komeng Hibur Warga Terdampak Bencana di Padang: Pastikan Setiap Warga Mendapatkan Hak

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com