Respons Kritik Wapres ke Papua, Filep Pertanyakan Wujud Alokasi 1% Otsus yang Dikelola Pemerintah Pusat

Gowes Bersama Senator digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-17 DPD RI dipimpin oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Anggota DPD RI, berserta Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi, serta para p

JawaPos.com - Dalam kunjungan kerjanya di Merauke, Papua Selatan pada Selasa (4/6) lalu, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyoroti transfer dana yang disebutnya besar ke Papua, namun tidak ada wujudnya. Kritik Wapres ini direspons menohok oleh Senator Papua Barat, Filep Wamafma.

“Apa yang disampaikan Wapres itu sama saja dengan mengkritik diri sendiri. Selama ini sudah ribuan bahkan jutaan kali aspirasi rakyat Papua, terkait keluhan Wapres," ujar Filep saat ditemui awak media, Kamis (6/6).

Semua aspirasi itu, lanjut Filep, disampaikan melalui berbagai kanal resmi yakni DPD RI, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, juga lewat media-media. "Pertanyaannya, apa yang Pemerintah Pusat lakukan dengan semua aspirasi tersebut?” ujar Filep.

Filep juga menuturkan, memang benar bahwa Pemerintah Daerah punya tanggung jawab pembangunan pada saat transfer dana Otonomi Khusus (Otsus) diberikan langsung ke kabupaten. Namun Pemerintah Pusat juga harus menyadari bahwa ada amputasi kewenangan daerah misalnya melalui UU Cipta Kerja, atau amputasi kewenangan daerah dalam hal investasi untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). 

"Ini semua tidak bisa dipungkiri," tegas Filep lagi.

Filep menambahkan, anggaran untuk Papua memang besar, namun pada saat pembagian untuk provinsi pasca pemekaran, anggaran tersebut menjadi kecil dan habis terpakai. Menurutnya, anggaran besar dalam pandangan Wapres, boleh jadi hanya dihitung dari totalnya saja. Ia pun mengingatkan bahwa Wapres semestinya juga mengetahui besaran dana 1% Otsus yang dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui BP3OKP.

Seperti diketahui, alokasi dana Otsus kini sebesar 2,25 persen dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional. Dari 2,25 persen plafon DAU Nasional tersebut, sebanyak 1 persen diantaranya dialokasikan untuk pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik; peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga adat; dan hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Sedangkan 1,25 persen lainnya ditujukan untuk pendanaan pendidikan, kesehatan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan besaran paling sedikit 30 persen untuk belanja pendidikan dan 20 persen untuk belanja kesehatan.

“Maka menjadi sebuah ironi saat Wapres mengatakan bahwa dana Otsus ke daerah itu besar, namun tidak bisa menguraikan besaran 1% yang dikelola Pemerintah Pusat seperti pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD saat itu, bagaimana programnya, bagaimana hasilnya, bagaimana wujudnya. Oleh sebab itu, Wapres tidak bisa langsung menyalahkan Pemda, namun perlu memeriksa juga bagaimana pengelolaan dana oleh Pemerintah Pusat terkait Otsus,” jelasnya.

Lebih lanjut, kata Filep, wapres juga perlu ingat bahwa kebijakan pemekaran sudah menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, dan bukan lagi sekadar usulan daerah. Maka aspirasi dari Kepala Daerah di Papua yang saya terima menunjukkan bahwa anggaran ini kecil dalam konteks pemekaran. Bahkan tidak ada kebijakan afirmatif dari Pemerintah terkait dana Otsus, tidak ada sistem keuangan, sehingga sulit bagi Pemda untuk mengatur kebijakan afirmasi berdasarkan UU Otsus. 

"Hal-hal inilah yang harus dievaluasi, bukan tiba-tiba menyalahkan Pemda. Oleh karenanya, saya berharap ada sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemda, sehingga Orang Asli Papua (OAP) sebagau subjek utama Otsus, dapat merasakan hasilnya," tegas Filep.

Pimpinan Komite I DPD RI itu kemudian meminta Pemerintah Pusat bersikap konsisten dengan setiap kebijakan terkait Otsus. Ia berharap adanya tata aturan dan sistem kebijakan yang sinergis dan efisien dengan memperhatikan kewenangan daerah.

Pemerintah pusat seharusnya konsisten dalam seluruh kebijakan yang dibuat. Jangan sampai waktu anggaran besar namun sektor pendidikan bermasalah, kesehatan bermasalah. Dengan kata lain, Pemerintah Pusat tidak hanya melihat hasil akhir digelontorkannya uang Otsus, tetapi harus punya grand design yang jelas mengenai Papua, yang kemudian diimplementasikan di daerah oleh Pemda. 

"Pertanyaannya Bagaimana Pemda bisa mendorong investasi yang adil bagi Orang Papua, jika izin-izin investasi langsung diintervensi Pusat? Itu cuma satu contoh saja,” kata Filep.