Komisi VI DPR Dukung Rencana Bahlil Susun Roadmap Perluasan Hilirisasi

JawaPos.com - Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi menyambut baik rencana Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam menyusun roadmap hilirisasi. Program itu rencananya membidik target peluang investasi USD 545,3 Miliar Hingga Tahun 2035.

Menurutnya, Komisi VI DPR dalam waktu dekat ini akan meminta penjelasan secara utuh kepada Menteri Bahlil Lahadalia terkait hal tersebut.

"Kami sudah mendengar adanya rencana itu, pada prinsipnya kami di Komisi VI mendukung langkah Pak Bahlil, sepanjang tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat," terang Intan Fauzi, dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Kamis (19/1).

Menurut Intan, program hilirisasi sumber daya alam Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dengan menyasar berbagai sektor memang dapat mempercepat atau mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara.

"Dengan adanya program hilirisasi, ke depan pemerintah harus memastikan pelaksanaannya dilapangan agar tidak ada lagi ekspor bahan mentah, tetapi kita mengekspor produk jadi. Paling tidak, mnimal produk setengah jadi," kata politikus PAN tersebut.

Ditekankan Intan Fauzi, strategi hilirisasi yang tengah disusun Menteri Investasi, pelaksanaannya harus benar-benar dikawal dan diawasi dengan baik. Sehingga dapat memberikan manfaat lebih bagi negara. Khususnya dalam hal ini adalah serapan tenaga kerja, keberadaan industri hilir berdampak pada pendapatan negara dalam bentuk pajak dan meningkatkan devisa.

"Jadi tidak sekedar konsep, tetapi implementasinya juga harus benar-benar dilaksanakan. Sesuai dengan tujuan awal disusunnya strategi hilirisasi dibidang sumber daya alam," tegas Intan.

Strategi hilirisasi sendiri diketahui penting dilakukan agar Indonesia tak lagi mengekspor bahan mentah, melainkan harus bernilai tambah terlebih dahulu setelah melalui proses pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.

Untuk mempercepat hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah, pemerintah pun mendorong badan usaha meningkatkan kapasitas fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter). Pemerintah telah menargetkan pembangunan 53 smelter pada 2024, dengan 20 smelter di antaranya telah beroperasi hingga 2021.

Sementara untuk komoditas mineral nikel, upaya hilirisasi meliputi pengolahan bijih nikel menjadi feronikel, stainless steel slab, lembaran baja, dan bahan utama untuk baterai lithium.

Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Davos, Swiss, Selasa 17 Januari 2023, menyatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan strategi dalam membidik target pertumbuhan ekonomi tahun 2023 melalui hilirisasi.

Ada beberapa sektor prioritas yang akan masuk dalam program hilirisasi yang diharapkan dapat menciptakan peluang investasi sebesar USD 545,3 miliar hingga tahun 2035. Ini terdiri dari sektor mineral dan batubara dengan total investasi diperkirakan mencapai USD 427,1 miliar hingga tahun 2035.

Kemudian sektor minyak dan gas bumi dengan peluang investasi diperkirakan mencapai USD 67,6 miliar hingga tahun 2035. Kemudian ada sektor perkebunan, kelautan, perikanan, dan perhutanan dengan peluang investasi diyakini mencapai USD 50,6 miliar hingga tahun 2035.

"Kami tidak ingin berakhir hilirisasi di nikel saja. Bila komoditas-komoditas ini dihilirisasi, maka juga akan berdampak pada penerimaan negara dan peningkatan neraca perdagangan," ujar Bahlil.