Aktivis Ciputat Kampanyekan Tagar Lawan Pemilu Curang

JawaPos.com - Transparansi pemilu menjadi sorotan banyak pihak. Tidak sedikit pula yang bersikap atas proses pelaksanaan Pemilu 2024.

Para penggiat demokrasi pemilu yang tergabung dalam Jaringan Aktivis Ciputat Bersatu (Jaga C1) membuat sikap dengan menyatakan lawan pemilu curang. Koordinator Jaga C1 Lukman Azis mengaku prihatin dengan kondisi pemilu 2024 yang menunjukkan kemunduran demokrasi. "Ini jadi pemilu paling rusak sejak reformasi," ujar Lukman Azis kepada JawaPos.com pada Senin (19/2).

Sebelumnya para aktivis Jaga C1 berkumpul di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, pada Minggu (18/2). Pertemuan yang digelar di salah satu kafe itu diwarnai dengan pemasangan kain kafan yang bertuliskan, "Lawan Pemilu Curang". Tulisan itu berwarna merah.

Lukman yang juga mantan aktivis 98 itu mengatakan, indikasi kecurangan itu tampak demikian masif. Pertama, Bawaslu menyatakan ada ribuan kasus intimidasi terhadap pemilih terjadi di banyak tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Indonesia.

Kedua, penggunaan bansos yang nilainya hingga lebih dari Rp 500 Triliun. Bansos itu diduga dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye memenangkan salah satu kandidat peserta Pemilu 2024. Ketiga ASN, kepala Desa, TNI/Polri, hingga presiden dinilai tidak netral dan cenderung berpihak.

Keempat, kekacauan data yang cukup masif antara form C1 dan aplikasi Sirekap yang dijadikan alat penyampai hasil perolehan suara di TPS ke masyarakat. "Terakhir, keputusan KPU yang cacat hukum dalam penerimaan kandidat pasangan capres dan cawapres yang jelas terbukti melanggar etika," ungkap Lukman.

Dia mengajak masyarakat dan mahasiswa terus mengampanyekan Lawan Pemilu Curang di mana pun dan kapan pun. "Buat Tagar Lawan Pemilu Curang semasif mungkin," ajaknya.

Di tempat yang sama, pengamat politik Ray Rangkuti mengingatkan agar perlawanan terhadap pelaksanaan pemilu 2024 yang sarat dengan kecurangan terus digaungkan oleh semua pihak yang masih peduli terhadap masa depan demokrasi Indonesia. "Ngga ada kata lain kecuali menolak Pemilu curang 2024," tegas mantan Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) itu.

Mukhsin selaku alumni PMII Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Ciputat mengungkapkan kekhawatirannya akan lahir orde baru jilid 2, jika pemilu tetap dilanjutkan dengan kecacatan yang begitu masif. "Sikap ini adalah bentuk keprihatinan kami terhadap situasi politik yang berkembang saat ini," tandasnya.

Mantan Ketua Senat Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 98 Abba Taher Lamatapo menyampaikan pandangannya. Dia mendesak agar peserta pemilu segera mengajukan gugatan dan kumpulkan bukti untuk dibawa ke Mahkamah Konstitusi.

"Sedangkan partai politik dan seluruh elemen masyarakat bersama-sama mendesak dilakukan hak angket kepada presiden terkait banyaknya pelanggaran pemilu dan dugaan ketidaknetralan presiden serta para pembantunya dalam pemilu 2024," kata pria kelahiran Flores Nusa Tenggara Timur tersebut.

Dia mendesak legislatif untuk meminta pertanggungjawaban Presiden terkait penggunaan anggaran bansos yang diduga dimanfaatkan dalam kegiatan kampanye salahsatu pasangan calon.

Penegasan serupa juga disuarakan Tety Muhithoh, aktivis majelis taklim dan mantan aktivis 98. "Bila kecurangan yang masif, sistematis dan terstruktur dilakukan saat pemilu ini dimenangkan, maka akan menjadi preseden buruk untuk bangsa indonesia kedepan. Ini melemahkan karakter bangsa dari level atas sampai bawah," ujarnya

Tety menilai negara ini mulai dari penguasa sampai akar rumput sedang terjangkit degradasi moral etika yg memprihatinkan. "Jika dibiarkan maka negara ini akan berlaku hukum rimba. Siapa kuat itu yang bertahan," tandasnya.

Aktivis dan pendiri pers mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, Rio Sumantri menganggap pemilu 2024 sangat menyedihkan sekaligus memalukan buat bangsa di mata dunia. "Matinya demokrasi di mulai tahun ini seiring diloloskannya kandidat capres dan cawapres yang melanggar etika dalam kancah pemilu 2024," ungkapnya.