JawaPos.com - Berbagai bentuk kecurangan pada Pemilu 2024 dinilai terangkum dalam film dokumenter berjudul Dirty Vote. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Hakim mengungkapkan, film itu pengungkapan dari adanya intervensi kekuasaan.
Chico meyakini film itu menjadi sebuah bukti bahwa pemerintah tidak netral. Karena menyiapkan skenario mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pemilu 2024.
“Film ini mampu mengungkapkan berbagai kecurangan Pemilu yang dilakukan secara masif, bahkan campur tangan kekuasaan istana sangat kental terasa,” kata Chico kepada wartawan, Selasa (13/2).
Menurut Chico, pasangan calon tertentu sejak awal sudah janggal. Karena melalui proses yang cacat etika merujuk putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/223 soal syarat usia capres dan cawapres.
Selain itu, adanya intervensi pemerintah. Bahkan sampai memberikan tekanan kepada kepala daerah dan menggunakan aparat baik Polri maupun TNI hingga bantuan sosial.
“Dari film tersebut nampak kuatnya rekayasa pemilu yang diawali dengan manipulasi hukum di MK,” ucap Chico.
“Tekanan terhadap kepala daerah, kepala dinas, kepala desa, hingga kelompok demokrasi oleh oknum TNI POLRI yang seharusnya bertindak netral; hingga penyalahgunaan anggaran negara melalui bansos," sambungnya.
Dari fakta-fakta yang dibeberkan, Chico pun meyakini pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo sudah melupakan nilai-nilai sebagai sosok yang berintegritas.
“Dalam pertimbangan akal sehat, nurani, dan moral, kami sungguh tidak menyangka Pak Jokowi sudah berubah seperti itu. Menempatkan kekuasaan di atas segalanya. Berbagai rekayasa kecurangan tersebut sangat merugikan Ganjar-Mahfud," tegas Chico.
Film dokumenter kecurangan pemilu itu tanyang, Minggu kemarin. Film ini merupakan hasil koalisi masyarakat sipil menguak desain kecurangan pemilu. Dirty Vote merupakan dokumenter eksplanatori yang disampaikan oleh tiga ahli hukum tata negara yaitu Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar.
Penjelasan ketiga ahli hukum di film ini berpijak atas sejumlah fakta dan data. Serta, bentuk-bentuk kecurangannya diurai dengan analisa hukum tata negara. Menurut Bivitri, film Dirty Vote merupakan sebuah rekaman sejarah tentang rusaknya demokrasi negara pada suatu saat, di mana kekuasaan disalahgunakan secara begitu terbuka oleh orang-orang yang dipilih melalui demokrasi itu sendiri.
"Bercerita tentang dua hal. Pertama, tentang demokrasi yang tak bisa dimaknai sebatas terlaksananya pemilu, tapi bagaimana pemilu berlangsung. Bukan hanya hasil penghitungan suara, tetapi apakah keseluruhan proses pemilu dilaksanakan dengan adil dan sesuai nilai-nilai konstitusi. Kedua, tentang kekuasaan yang disalahgunakan karena nepotisme yang haram hukumnya dalam negara hukum yang demokratis," ungkap Bivitri dalam keterangannya, Minggu (11/2).
Bivitri mengingatkan, sikap publik menjadi penting dalam sejarah ini. Apakah praktik lancung ini akan didiamkan sehingga demokrasi yang berorientasi kekuasaan belaka akan menjadi normal yang baru.
"Atau kita bersuara lantang dan bertindak agar republik yang kita cita-citakan terus hidup dan bertumbuh. Pilihan Anda menentukan," ucapnya.
Pesan yang sama disampaikan oleh Feri Amsari. Menurutnya, esensi pemilu adalah rasa cinta tanah air. Menurutnya, membiarkan kecurangan merusak pemilu sama saja merusak bangsa ini.
"Dan rezim yang kami ulas dalam film ini lupa bahwa kekuasaan itu ada batasnya. Tidak pernah ada kekuasaan yang abadi. Sebaik-baiknya kekuasaan adalah, meski masa berkuasa pendek, tapi bekerja demi rakyat. Seburuk-buruknya kekuasaan adalah yang hanya memikirkan diri dan keluarganya dengan memperpanjang kuasanya," pungkas Feri.
Iklan Jitu 
