Demokrasi Indonesia Terus Disorot, Pakar Bilang Begini

Aksi menolak politik dinasti dan pelanggar HAM melalui mimbar demokrasi terus disuarakan oleh elemen mahasiswa dan rakyat di berbagai kota.

JawaPos.com - Iklim demokrasi pada masa-masa akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menjadi sorotan publik. Berbagai laporan dan analisis dari lembaga pemantau demokrasi, menunjukkan penurunan indeks kebebasan di Indonesia.

“Banyak analisis menggambarkan kondisi yang mengkhawatirkan tentang pembatasan kebebasan sipil dan penegakan hukum yang cenderung diskriminatif. Perlu refleksi serius terhadap hal tersebut,” ujar pemerhati isu-isu global dan strategis, Imron Cotan dalam Webinar Nasional Moya Institute, Kamis (11/1).

Selanjutnya adalah korupsi yang semakin merajalela. Kasus-kasus besar seperti skandal korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara telah menjadi berita utama, menandakan bahwa korupsi masih tetap menjadi masalah besar. Apalagi, pertumbuhan ekonomi stagnan pada kisaran 5 persen, yang menyulitkan Indonesia keluar dari middle-income trap.

Menurut Imron, integritas pemilu dan regresi demokrasi menjadi topik pembahasan penting di masyarakat luas. Persepsi publik terhadap peluang kecurangan yang mungkin terjadi semakin berkembang. Kondisi ini dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan mengancam legitimasi pemerintahan.

Kekhawatiran yang sama juga dideteksi oleh dunia internasional, seperti tercermin pada artikel-artikel yang diterbitkan oleh The New York Times, The Guardian, dan The West Australian beberapa hari belakangan ini. Mereks mengkhawatirkan fenomena regresi demokrasi Indonesia, dan politik dinasti yang dinarasikan dibangun Presiden Jokowi, dengan diloloskannya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres oleh MK.

“Pelolosan Gibran Rakabuming Raka oleh MK dalam kontestasi politik, dipandang banyak pihak mencederai semangat konstitusi,” jelas Imron.

Baca Juga: Kandungan Surat Al-Maidah ayat 11, Ajarkan kenikmatan dan Perlindungan dari musuh-musuh Allah

Sementara, Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting, Sirojudin Abbas mengatakan, belakangan muncul isu bantuan sosial dipolitisasi untuk tujuan-tujuan politik. Oleh karena itu, pemilihan pemimpin ke depan akan sangat berpengaruh kepada bangsa.

Sementara Ekonom Muhammadiyah Mukhaer Pakkanna mengatakan, dalam bidang ekonomi, keadilan sulit tegak karena adanya sikap intoleransi ekonomi pemilik modal raksasa yang secara populasi jumlahnya minoritas terhadap populasi mayoritas yang secara ekonomi berjumlah minoritas. Mukhaer juga menyebut istilah dwifungsi oligarki yaitu kawinnya politik dan bisnis.

“Mereka yang memiliki kekuatan ekonomi akibat akumulasi modal di tangan segelintir orang yang justru minoritas secara populasi, harus sadar terhadap bahayanya eksplosi atau ledakan sosial jika ketidakadilan dan ketimpangan kekuatan ekonomi ini tidak terdistribusi dengan baik,” kata Mukhaer.