KPK Akan Undang Anies, Prabowo, dan Ganjar untuk Paparkan Visi Misi Pemberantasan Korupsi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron tiba saat hendak diperiksa sebagai saksi terkait dugaan pelanggaran kode etik pertemuan Ketua KPK Firli Bahuri tersangka korupsi eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Jakarta, Jumat (27/10/2023).

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengundang tiga calon presiden (capres) pada Pilpres 2024. Mereka yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo untuk memaparkan visi-misi terkait komitmennya dalam isu pemberantasan korupsi.

"Kita akan mengundang, kita akan bikin forum sendiri khusus untuk isu antikorupsi," kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (14/12).

Ghufron menyatakan, KPK akan mengawal dan memastikan komitmen ketiga capres pada agenda pemberantasan korupsi. Forum yang rencananya akan digelar pada Januari 2024, bukan ajang debat melainkan pemaparan visi-misi para capres dalam memberantas korupsi.

"Kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari," ucap Ghufron.

Sebagaimana diketahui, ketiga capres telah memaparkan sebagian visi misi mereka mengenai pemberantasan korupsi dalam debat perdana di kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12). Dalam kesempatan itu, Ganjar berjanji bakal memiskinkan koruptor dengan merampas aset mereka.

Baca Juga: Beralasan Tengah Ajukan Praperadilan, Firli Bahuri Minta Dewas KPK Tunda Sidang Dugaan Pelanggaran Etik

Karena itu, Ganjar mendorong segera disahkannya RUU Perampasan Aset. Selain itu, Ganjar juga berjanji bakal memenjarakan pejabat yang korup ke Nusakambangan.

"Agar bisa punya efek jera bahwa ini tidak main-main," tegas Ganjar.

Baca Juga: KPK Duga Anggota DPR Sudin Kecipratan Aliran Uang Kasus Korupsi Yasin Limpo

Ganjar menekankan, korupsi telah merugikan keuangan negara sekitar Rp 230 triliun dalam 10 tahun terakhir. Angka itu setara dengan membangun 27.000 puskesmas.

"Terbayangkan oleh kita, edukasi itu mesti kita tunjukkan dengan sekali lagi teladan dari seorang pemimpin. Dan pemimpin tidak boleh ragu untuk memutuskan itu," ucap Ganjar.

Selain memiskinkan koruptor dan memenjarakan mereka di Lapas Nusakambangan, Ganjar mengatakan, yang tak kalah penting adalah pemimpin memberikan contoh hidup sederhana dan tidak bermewah-mewah. Para pejabat juga seharusnya mendapat ruang berkembang dengan meritokrasi yang baik.

"Sehingga pada saat menduduki jabatan, tidak ada lagi jual-beli jabatan. Yang kedua, jangan biarkan mereka setor pada pemimpinnya. Kalau ini terjadi, kerunyaman itu akan muncul," tegasnya.

Menanggapi pernyataan Ganjar, Anies Baswedan sepakat untuk memiskinkan para koruptor dengan RUU Perampasan Aset. Anies mengatakan, UU KPK harus direvisi sehingga kembali kuat. Anies juga berjanji akan memberikan imbalan kepada mereka yang membantu dan melaporkan korupsi.

"Dengan begitu maka bukan hanya aparat penegak hukum, tetapi seluruh rakyat ikut memerangi korupsi. Gerakan antikorupsi harus menjadi gerakan semesta yang melibatkan seluruh rakyat. Kemudian yang keempat, yang tidak kalah penting adalah standar etika untuk pimpinan KPK harus standar yang tinggi," ujar Anies.

Sementara, Prabowo Subianto sepakat dengan Ganjar mengenai persoalan korupsi. Ia menegaskan, korupsi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap bangsa, sehingga harus diberantas sampai ke akar-akarnya.

"Kita harus perkuat KPK, kita harus perkuat juga kepolisian, kita harus perkuat juga kejaksaan, kita harus perkuat Ombudsman. Semua badan-badan yang bisa membantu untuk mitigasi korupsi harus kita perkuat. BPK, BPKP, inspektorat di tiap kementerian ini harus diperkuat. Jadi saya sependapat korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya," pungkasnya.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

KPK Akan Undang Anies, Prabowo, dan Ganjar untuk Paparkan Visi Misi Pemberantasan Korupsi

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

KPK Akan Undang Anies, Prabowo, dan Ganjar untuk Paparkan Visi Misi Pemberantasan Korupsi

Tags

Artikel Terkait

KPK Cecar Muhadjir Effendy soal Kuota Haji Tambahan 2022

KPK Cecar Muhadjir Effendy soal Kuota Haji Tambahan 2022 saat Jabat Menteri Agama Ad Interim

Eks Pimpinan KPK Soroti Putusan Uang Pengganti Rp 348 Miliar untuk Eks Direksi Pertamina

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com