Komisi I DPR Gelar Rapat dengan Kemenhan Bahas Rencana Kenaikan Gaji TNI-Polri

Ilustrasi: TNI

JawaPos.com - Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja terkait anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tahun 2024, pada Rabu (13/9). Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tak hadir dalam rapat bersama mitra Kementerian Pertahanan.

Prabowo diwakilkan oleh Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letnan Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra. Rapat juga dihadiri Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, dan seluruh kepala staf TNI, yakni Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

"Berdasarkan surat dari Banggar maka pada hari ini kita melaksanakam rapat kerja dengan Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang kali ini diwakilkan oleh Wakil Menteri Pertahanan, ada surat dari Kemhan, jadi kehadiran pak Wamen sudah sah karena sudah ada surat penugasan dari menteri pertahanan," kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid.

Meutya menjelaskan, rapat hari ini membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA/KL) Kemenhan tahun 2024. "Kemudian juga dengan Panglima TNI beserta seluruh kepala staf dalam rangka pembahasan penyesuaian RKA/KL Kemenhan TNI 2024," ucap Meutya.

Baca Juga: TNI Turunkan Polisi Militer untuk Cegah Anggotanya Terlibat Konflik Tanah Pulau Rempang

Meutya mengungkapkan, pada rapat hari ini turut dibahas mengenai rencana kenaikan gaji TNI/Polri sebesar 8 persen. Hal itu berdasarkan surat dari pimpinan Banggar menindakalnjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kenaikan gaji TNI/Polri.

Karena itu, Meutya membuka rapat dan meminta persetujuan agar rapat hari ini digelar secara tertutup. "Jadi alhamdulillah ini kita bahas minggu lalu belum ada dukungan, jadi sudah ada dan untuk kenaikan gaji berupa Rp 1,671 triliun, untuk tambahan belanja nanti dipaparkan lebih jelas oleh pak Wamenhan," ujar Meutya.

"Dan rapat dengan ini kita buka dan karena ini sifatnya anggaran Kementerian Pertahanan yang akan membahas juga dukungan termasuk alutsista. Jadi mohon maaf rapat harus kita buka dengan sifat tertutup," imbuhnya.

Editor: Kuswandi