Defisit APBN 2020 Membengkak, HMS: Ini Seperti Bom Waktu

JawaPos.com - Pemerintah seperti sedang menaruh bom untuk 10 tahun ke depan. Pasalnya, uang pajak rakyat yang dikumpulkan melalui APBN harus menanggung beban akibat melebarnya defisit APBN 2020.

Pernyataan itu diungkapkan oleh Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho terkait pernyataan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bahwa besaran defisit anggaran fiskal tahun ini akan menjadi beban pemerintah selama 10 tahun ke depan.

“Ini seperti Jangan bermimpi tentang peningkatan kesejahteraan rakyat. Karena uang pajak rakyat akan dipakai membayar utang,” ujar Hardjuno dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Selasa, (23/6).

Menurutnya, peningkatan utang diproyeksi terjadi karena negara membutuhkan tambahan dana untuk membiayai pengeluaran, yang tak sebanding dengan pendapatan. Saat ini saja jelasnya, utang sudah menjadi beban berat APBN.

"Bahkan utang sudah mulai mengerus APBN. Imbasanya anggaran negara dipakai membayar utang daripada untuk program rakyat,” ujar Hardjuno.

Dampaknya, lanjut Hardjuno, hampir tidak ada program pemerintah yang diperuntukan bagi rakyat lantaran anggaran dipakai membayar utang. Karena itu, ia mengingatkan pemerintah agar tidak selalu mengandalkan utang dari negara lain dalam mengatasi persoalan ekonomi.

"Pasalnya, bukan pemerintah yang akan menanggung beban tersebut melainkan rakyat Indonesia hingga anak cucu,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, defisit fiskal tahun ini diperkirakan akan melebar menjadi 6,34 persen atau setara Rp 1.039,2 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Namun, pelebaran defisit APBN tahun ini terjadi karena pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk penanggulangan dampak pandemi Covid-19. Salah satu peruntukannya yaitu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 695,2 triliun.

Menurut Hardjuno, peningkatan defisit ini disebabkan Menkeu tidak menghitung alokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi atau untuk covid secara akurat.

Bahkan, kata dia, yang lebih mengherankan lagi ada program pemerintah yang justru tidak berkaitan dengan covid-19 atau pemulihan ekonomi. Namun diikutsertakan dalam program pemulihan ekonomi. Misalnya, dana talangan buat BUMN seperti Garuda dan perusahaan pelat merah lainnya.

"Padahal sebetulnya, keuangan BUMN sudah jelek sebelum Covid 19, tetapi dipaksa dimasukan dalam APBN covid-19. Makanya, jangan heran kalau defisit APBN membengkak," pungkasnya.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

https://www.youtube.com/watch?v=c7tOLiu3ubI

https://www.youtube.com/watch?v=OTaHIWuglec

https://www.youtube.com/watch?v=JGd7SkVogN4