Tolak Penambahan Masa Jabatan Presiden, PKS Tak Mau Balik ke Orde Baru

JawaPos.com - Usulan penambahan masa jabatan Presiden Indonesia menjadi tiga periode mendapat penolakan dari Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera. Menurutnya, usulan tersebut sangat berbahaya bagi reformasi Indonesia.

Malahan, Mardani menyebut bahwa hal itu menjadi mimpi buruk bangsa Indonesia yang ingin kembali ke masa Orde Baru. Padahal saat ini era reformasi.

“Saya heran masih ada pihak-pihak yang menginginkan penambahan masa jabatan Presiden. Saya pikir jelas usulan itu membahayakan bagi reformasi yang sedang berjalan. Masa mau nostalgia otoritariansme Orde Baru lagi," ujar Mardani dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Selasa (26/11).

Lebih lanjut, Mardani mengatakan, wacana ini digulirkan bukan sekali atau dua kali, tapi lebih dari itu. Pada 2010 dulu juga sempat isu ini berkembang. Sekarang setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) terpilih kembali, muncul usulan serupa bahkan dipilih lagi oleh MPR.

"Jangan-jangan mau menciptakan despotisme, yakni sistem pemerintahan dengan kekuasaan tidak terbatas dan sewenang-wenang," katanya.

Mardani mengimbau, sebaiknya disudahi saja isu yang kontra produktif dengan proses demokratisasi di Tanah Air. Indonesia saat ini sudah lebih baik dalam demokrasinya dibandingkan era Orde Baru. Yang baik itu lihat ke depan. "Belajar dari pengalaman masa lalu, ambil pelajaran yang baik dan hilangkan yang buruk," ungkapnya.

Mardani mengingatkan agenda awal gerakan reformasi adalah membentuk ketetapan MPR Nomor XII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang diperkuat perubahan pertama UU 1945 Pasal 7 Presiden dan Wakil Presiden selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

"Di titik ini Indonesia mulai berpijak dan berharap masa depan lebih cemerlang lagi, masa mau mundur," ujarnya.

Selain itu, menurut Anggota Komisi II DPR ini, yang membedakan dari sehatnya alam demokrasi adalah adanya sirkulasi kepemimpinan yang terjaga.

"Seperti rumah saja, bila sirkulasi udaranya baik maka akan menghasilkan rumah yang sehat terhindar dari jamur, bakteri, dan kuman," imbuhnya.

Sekadar informasi, Fraksi Partai Nasdem yang mengusulkan penambahan jabatan Presiden Indonesia menjadi tiga periode. Padahal saat ini hanya dibatasi dua periode.

Sementara, Ketua DPP PSI Tsamara Amany mengusulkan tujuh tahun masa Presiden Indonesia. Namun jabatan itu hanya satu periode. Sehingga tidak ada lagi jabatan dua periode.

Menurut Tsamara, jika Presiden Indonesia jabatannya tujuh tahun, maka akan fokus bekerja semaksimal mungkin. Termasuk juga fokus bekerja untuk rakyat Indonesia dan tak memikirkan pemilu berikutnya.