DPR Ngotot Minta Gedung Baru, Kesejahteraan Rakyat di Daerah Bakal Terganggu

JawaPos.Com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mendesak pemerintah menolak tujuh proyek pembangunan di kompleks parlemen yang digagas DPR. Sebab, ada dugaan DPR berupaya meloloskan proyek itu dengan memanfaatkan dana optimalisasi yang merupakan instrumen kebijakan fiskal dalam APBN untuk mendorong pembangunan di daerah.

"FITRA meminta pemerintah khususnya Kemenkeu untuk menolak secara tegas rencana pembangunan tujuh proyek DPR," ujar ‎Sekretaris Jenderal FITRA Yenny Sucipto kepada JawaPos.com di Jakarta, Rabu (26/8).

Menurutnya, proyek itu tak seharusnya dipaksakan. Terlebih, proyek ambisius DPR itu menggunakan dana yang mestinya diperuntukkan sebagai cadangan resiko fiskal.

Ya, dana optimalisasi merupakan dana penghematan dari kementerian maupun lembaga. Itu akan dicadangkan untuk program dan project yang merespon rencana kerja pemerintah.

Nah, jika dana itu diambil, kata Yenni, dampaknya ada pada daerah. Khususnya, terhambatnya peningkatan kesejahteraan rakyat di pelosok.

"Rakyat menjadi tetap miskin. Jadi, ini bukti politik anggaran DPR yang sungguh menyakiti hati rakyat," tegasnya.

Rencana DPR untuk mewujudkan tujuh proyek itu memang butuh uang besar. Dari semula disebut-sebut Rp 1,6 triliun, ternyata menjadi Rp 2,7 triliun.

Yenny menambahkan, DPR tak seharusnya ngotot mengambil alokasi dana dari APBN demi proyek wah itu. Sebab, kata dia, imbasnya bisa menambah defisit negara ‎yang kini mencapai Rp 277 triliun. Apalagi, ruang fiskal APBN saat ini pun terbilang sempit hingga belanja publik rendah.

Untuk itu, Yenny mengingatkan DPR agar tidak menutup mata terhadap masyarakat yang tidak menikmati jaminan kesehatan dan pendidikan, sementara para wakil rakyat justru terus mendapat fasilitas enak. "Kami minta presiden tegaskan kembali penolakan rencana pembangunan tujuh proyek angkuh DPR," tandasnya.(dna/JPG)