Wahai Wakil Rakyat, Kerja Dulu Baru Minta Fasilitas

JawaPos.Com - Rencana tujuh proyek rehabilitasi dan pembangunan gedung baru di DPR terus menggulirkan polemik  di masyarakat. Bahkan banyak pihak menyarankan Presiden Joko Widodo tak mudah memberikan persetujuan atas keinginan DPR merealisasikan proyek senilai Rp 1,6 Triliun itu.

Menurut pengamat politik Nico Harjanto, DPR harus lebih membuka diri sehingga program yang diusulkan dipahami pemerintah dan masyarakat. "Apakah program tersebut ada urgensinya, padahal kondisi ekonomi kita seperti ini," kata Nico usai menghadiri sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (22/8).

‎Nico pun mempertanyakan sikap ngotot anggota-anggota DPR agar proyek itu terlaksana. Menurutnya,  rencana pembangunan tujuh proyek itu tidak serta-merta akan meningkatkan kinerja para anggota dewan.

"Hingga saat ini saja baru dua undang-undang yang mereka buat dari sekian puluh RUU. Tidak ada alasan bagi DPR untuk meminta fasilitas berlebihan," singgungnya.

Pengamat politik yang kini memimpin lembaga kajian Populi Center itu justru mencurigai keinginan DPR untuk merealisasikan proyek pembangunan kompleks parlemen itu tidak didasari motif untuk memperbaiki kinerja. Melainkan hanya menjadi tujuan jangka pendek bagi piha-pihak yang bermain di proyek itu. "DPR harus bisa menjelaskannya kepada publik," tandasnya.

Seperti diketahui, DPR merencanakan pembangunan tujuh proyek bernilai Rp 1,6 Triliun. Yaitu, pembangunan museum dan perpustakaan, alun-alun demokrasi, jalan akses bagi tamu ke gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.(put/JPG)