Di Paripurna, Fraksi PKS Minta MKD Proses Fahri Hamzah

JawaPos.com - Baru saja sidang paripurna pembukaan masa reses dibuka, Fraksi PKS langsung mengajukan interupsi. Mereka memprotes keras tindakan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menjadi pengusul dan mengetok palu pembentukan hak angket KPK pada 28 April 2017.

Wakil Ketua Fraksi PKS Ansory Siregar yang mengajukan interupsi mengatakan, pengambilan keputusan yang dilakukan Fahri ketika itu bersifat tergesa-gesa dan sepihak.

Sebab, keputusan itu tidak mendengarkan seluruh fraksi dan tidak mendapat pesretujan seluruh anggota yang hadir. "Melanggar peraturan DPR dan tatib DPR," tegasnya di ruang sidang paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/9).

Dia mengatakan, perbuatan Fahri sebagai pimpinan sidang paripurna yang lalu telah merampas hak fraksi serta telah menxoreng nama DPR. "Kami meminta agar paripurna untuk membatalkan keputusan hak angket karena proses pengambilan keputusan melanggar tatib. Kami mendesak," seru Ansory.

Dia juga mengatakan bahwa sikap Fahri tidak mewakili Fraksi PKS. Sebab, mereka telah memerintahkan seluruh anggota untuk tidak mendukung hak angket. Untuk itu, sikap Fahri menjadi tanggung jawabnya sendiri.

"Fraksi PKS mendesak kepada MKD untuk memproses dugaan pelanggaran Saudara Fahri Hamzah sebagai pimpinan paripurna," ucap Ansory.

Sementara untuk kelanjutan hak angket, Fraksi PKS tegas tidak akan mengirimkan anggotanya untuk terlibat dalam setiap pembahasan ke panitia khusus (Pansus) KPK. "Karena tidak terpenuhi semua unsur fraksi, maka panitia angket tidak bisa dibentuk dan gugur dengan sendirinya," sebut legislator asal Sumatera Utara itu.

Ansory menambahkan, interupsu yang dibacakan hari ini akan dikirimkan kepada pimpinan DPR. Pimpinan sidang, Agus Hermanto menjawab akan memprosesnya. "Kami sudah terima suratnya. Akan kami proses sesuai mekanisme," pungkasnya. (dna/JPG)