Menkumham Sebut PDIP Pantas Dapat Jatah Pimpinan DPR

JawaPos.com - Pemerintah menyetujui rencana revisi UU MPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang sudah dimasukkanke dalam program legislasi nasional (prolegnas) oleh DPR.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, bahwa pemerintah setuju akan adanya revisi tersebut. "Kita setuju saja. Kita siap saja lah," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/12).

Yasona mengatakan, alasan pemerintah meyetujui revisi UU MD3 untuk menjamin adanya proporsionalitas di DPR. Pasalnya, PDIP sebagai partai pemenang pemilu dengan perolehan kursi terbesar di DPR  yakni 109. Namun, tidak mendapat jatah di pimpinan dewan.

"Supaya proporsionalitas itu terjamin, tegasnya.

Dia berharap agar revisi itu bisa dituntaskan segera. "Secepat-cepatnya," tegas Yasona.

Soal kader PDIP yang berhak menduduki kursi pimpinan DPR maupun MPR, anak buah Megawati Soekarnoputri itu enggan berkomentar.

"Itu urusannya partai, bukan urusan kita," pungkasnya. (dna/JPG)