Simak! Ini Kriteria Ideal Calon Pengganti Novanto di Golkar

JawaPos.com - Pasca Setya Novanto tersangka, desakan supaya Partai Golkar mencari pemimpin baru bermunculan. Lantas, siapa yang pantas mengganti sosok Novanto?

Menurut pengamat politik Emrus Sihombing, ada enam faktor dari aspek komunikasi politik yang harus dimiliki pemimpin Golkar pasca Novanto.

Pertama, memiliki kemampuan dialog dengan berbagai faksi di Golkar. Adapun lima faksi berdasarkan ketokohan di tubuh partai beringin saat ini yakni, faksi Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie, Agung Laksono, Akbar Tanjung, dan Setya Novanto.

Pengganti Novanto itu menurutnya, harus mampu mengakomodasi semua kepentingan politik dari lima faksi tersebut. Dia juga tidak berada secara militan pada salah satu faksi, memiliki gaya komunikasi politik yang solutif setidaknya untuk lima tahun ke depan.

"Relatif diterima oleh semua faksi di Golkar," ujar Emrus melalui pesan singkat, Selasa (1/8).

Kedua, mempunyai relasi yang produktif dengan pemerintah saat ini. Sebab, Partai Golkar sudah menyatakan secara organisatoris mengusung Joko Widodo menjadi calon presiden pada Pilpres 2019.

Karena itu, sosok pemimpin Golkar tersebut harus mampu menjembatani kepentingan politik internal partainya dengan dukungan terhadap pencalonan Jokowi 2019.

Sebab, bila kepemimpinan Golkar pasca Novanto menarik diri dari dukungan pencalonan Jokowi pada Pilpres 2019, Golkar berada pada posisi persepsi publik yang tidak menguntungkan di Pilkada 2018 dan Pilpres 2019.

Ketiga, yakni pemimpin yang diterima mayoritas DPD dan DPC Golkar di seluruh Indonesia. Karena itu menurutnya, sosok pemimpin tersebut harus dapat membatu mewujudkan kepentingan politik para elit politik di DPD dan DPC.

Misalnya, menyatakan urusan pencalonan pilkada menjadi otonomi DPD dan DPC. DPP hanya konsultatif. "Keempat, tidak memiliki potensi penyakit, utamanya di bidang dugaan tindak pidana korupsi dalam lima tahun ke depan," sambungnya.

Kelima jelasnya, menyatakan bersedia mundur dari jabatan Ketum Golkar bila menurut hasil survei menunjukkan mayoritas publik memberikan penilaian negatif terhadap dirinya.

Hal ini menurut Emrus penting, agar perilaku komunikasi politik, setidaknya selama menjabat Ketum Golkar tetap terjaga.

Selanjutnya keenam, bersedia menyatakan mundur bila dirinya menyandang status hukum yang terendah sekalipun. Tujuannya agar berkonsentrasi menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi dan sekaligus menjaga citra partai di mata masyarakat.

"Azas praduga tak bersalah hanya diperuntukkan pada proses hukum yang dihadapi, bukan untuk mempertahankan jabatan sebagai ketum," pungkasnya.