Soroti Wacana Penghapusan Prodi, DPR Ingatkan Kemendiktisaintek Beri Dasar Kajian Akademik

JawaPos.com - Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menanggapi rencana evaluasi hingga penutupan program studi (prodi) oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Ia menekankan pentingnya kehati-hatian, transparansi, serta landasan kajian akademik yang kuat dalam setiap kebijakan yang diambil.

Menurut Hetifah, peningkatan relevansi pendidikan tinggi terhadap kebutuhan industri memang penting. Namun, ia mengingatkan perguruan tinggi tidak boleh direduksi menjadi sekadar pemasok tenaga kerja.

“Setiap kebijakan terkait prodi harus berpijak pada kajian komprehensif, bukan sekadar merespons tren jangka pendek. Fungsi perguruan tinggi jauh lebih luas, termasuk pengembangan ilmu dasar, kebudayaan, dan daya kritis bangsa,” kata Hetifah kepada wartawan, Senin (27/4).

Ia menegaskan, pendekatan yang lebih tepat adalah transformasi, bukan penutupan massal. Prodi yang dinilai kurang relevan sebaiknya direvitalisasi melalui penguatan kurikulum, pendekatan interdisipliner, serta peningkatan keterkaitan dengan potensi daerah dan kekayaan budaya lokal.

Hetifah juga mengingatkan, orientasi efisiensi yang berlebihan berisiko menyempitkan ekosistem keilmuan dan melemahkan peran strategis perguruan tinggi sebagai pusat peradaban.

Karena itu, ia mendorong agar evaluasi prodi dilakukan secara berkala, transparan, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, industri, dan asosiasi profesi.

Baca Juga:Kemdiktisaintek Bakal Tutup Sejumlah Prodi, Pakar UM Surabaya: Ini Perlu Kajian Mendalam

Sebagai mitra kerja pemerintah, Komisi X DPR RI akan memastikan kebijakan ini berjalan terukur, adil, dan benar-benar memperkuat daya saing bangsa tanpa mengorbankan masa depan ilmu pengetahuan.

“Jika penyesuaian harus dilakukan, maka wajib disertai masa transisi yang adil, serta perlindungan penuh bagi mahasiswa dan dosen,” pungkasnya.