DPR Desak Dosen UBL Terduga Pelaku Pelecehan Dipecat, Rektor: Tunggu Putusan Pengadilan

"Ketika sudah ada ketetapan inkrah, ibarat katakanlah terlapor ini bersalah, ya dengan mohon maaf, Budi Luhur University harus goodbye dengan yang bersangkutan," lanjutnya.

Ketua Suhanah Women Youth Center Chazizah Gusnita menjelaskan, pihaknya telah melakukan penelusuran mendalam terkait kasus ini.

Namun, sejauh ini, tidak ditemukan adanya korban lainnya seperti yang dikatakan korban.

"Dalam proses pemeriksaan kami itu bukan hanya satu arah, tapi kami juga kalau ada jurnalis kan hasil investigasi, kami pun melacak, mencari, bertanya gitu ya, menelusurilah apakah ada korban mahasiswa aktif atau yang lainnya yang sudah tidak aktif. Tapi sejauh ini, bahkan kami juga menanyakan ke pelapor, pelapor ada berapa? Jika ada tolong kami juga diinfokan, kami akan panggil dan kami akan periksa, tapi memang sejauh ini belum ditemukan lagi," jelasnya.

Komisi X DPR: Penonaktifan Tidak Cukup

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyoroti keras kasus ini. Ia berpendapat bahwa kekerasan seksual di lingkungan pendidikan adalah kejahatan serius yang harus direspons dengan sanksi paling berat.

"Pelaku kekerasan seksual di lingkungan kampus tidak cukup hanya dinonaktifkan. Harus ada tindakan tegas berupa pemecatan agar memberikan efek jera sekaligus menjaga integritas institusi pendidikan," tegas Lalu Hadrian.

Baca Juga:Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

Ia juga menyayangkan fakta bahwa terduga pelaku merupakan anggota Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT).

"Ini sangat ironis dan memprihatinkan. Seseorang yang tergabung dalam Satgas PPKPT justru diduga menjadi pelaku. Seharusnya mereka berada di garis depan dalam pencegahan dan pemberantasan kekerasan seksual," tambahnya.

Pihak UBL sendiri sebenarnya telah mengambil langkah administratif sejak laporan ini pertama kali mencuat. Oknum dosen tersebut telah dibebastugaskan dari aktivitas akademik.

Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Rektor Nomor: K/UBL/REK/000/006/02/26 tentang Pembebasan Tugas Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi Dosen pada Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026, yang telah berlaku sejak 27 Februari 2026 lalu.