Program Kampus Merdeka Perlu Dukung Keberadaan PTS Terpencil

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dari sisi pelaksanaannya harus mendukung keberadaan perguruan tinggi swasta (PTS), kampus kecil ataupun kampus yang berada di daerah terpencil berdasarkan kualitas dan status akreditasi PTS.

Untuk itu, ia menuturkan agar Kemendikbudristek perlu menyiapkan skema pembiayaan program MBKM yang tidak membebani keuangan perguruan tinggi dan masyarakat. Pasalnya, diketahui bahwa PTS tersebut memiliki tantangan tentang biaya.

"Baik dalam bentuk hibah atau dalam bentuk bantuan lain, termasuk biaya akreditasi program studi," ungkapnya dikutip, Senin (13/12).

Disampaikan olehnya bahwa program ini mencakup empat pokok kebijakan, yaitu otomatisasi pembaruan akreditasi, hak belajar tiga semester di luar program studi (prodi). Lalu, otonomi pembukaan prodi baru pada perguruan tinggi negeri dan swasta, serta mempermudah persyaratan menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum.

Diimbau juga kepada para rektor agar secara aktif memberikan masukan kepada pemerintah untuk menyempurnakan Kebijakan Merdeka Belajar dan program turunannya. Hal tersebut dilakukan guna pembangunan ekosistem pendidikan Tanah Air.

"Para rektor juga harus memberikan kontribusi pemikiran secara kritis terhadap pembangunan pendidikan di Indonesia," tegasnya.

Selanjutnya, Kemendikbudristek juga harus melakukan sosialisasi pelaksanaan program MBKM secara jelas, sederhana dan berkelanjutan sehingga kebijakan bisa dipahami dari tingkat konsep sampai dengan teknis pelaksanaan.

"Untuk mendapatkan perspektif seimbang, Komisi X DPR perlu menggali lebih dalam terkait akreditasi dengan mengundang Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dalam rapat tersendiri," pungkas Fikri.