Zonasi Guru Juga Diperlukan Untuk Efisiensi Pendidikan

JawaPos.com - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan Retno Listyarti meminta agar pemerintah memastikan pemetaan kualitas dan kuantitas pendidikan di Indonesia lewat jalur zonasi. Hal ini guna meniadakan adanya kesenjangan pendidikan.

"KPAI mendorong kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk memastikan pemetaan kualitas dan kuantitas satuan pendidikan ke depan," terangnya dalam Rakornas PPDB Tahun 2020 secara daring, Rabu (5/8).

Bukan hanya untuk peserta didik saja, zonasi juga perlu dilakukan bagi para tenaga didik. Dengan begitu, akan ada efisiensi waktu maupun tenaga.

"Zonasi tenaga pendidik harus dilakukan, agar gurunya, sekarang ada guru sekolahnya zona hijau, rumahnya zona merah, kan ngga bisa (tatap muka) juga," jelas Retno.

"Kalau si gurunya juga didekatkan zonanya, nggak cuma mengurus anak muridnya, dia bisa mengurus keluarganya, karena rumahnya tidak terlalu jauh. Sekarang masih banyak guru yang rumahnya jauh dari sekolah. Kalau sistem zonasi guru dilakukan, ini akan sangat positif," sambung dia.

Namun, lanjut Retno, apabila hal ini tidak diiringi dengan pembangunan sekolah negeri, maka efisiensi tersebut sulit dilaksanakan. Apalagi dalam kondisi sulit seperti sekarang ini, di mana tidak ada pembelajaran tatap muka dan keterbatasan infrastruktur.

"Selama kondisi sekolah tidak ditambah, penyakit tahunan PPDB akan terus terjadi, orang akan protes, kecurangan akan terjadi jika kita tidak selesaikan secara kuantitas sarana dan prasarana," ujarnya.

Retno kembali menegaskan, pemerintah perlu mengevaluasi pelaksanaan sistem zonasi agar pemerataan pendidikan dapat tercapai. Hal ini demi menciptakan keadilan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.

"Zonasi ini adalah dapat berdampak baik untuk menciptakan keadilan akses, selain mendekatkan lingkungan sekolah dan peserta didik, sistem ini dapat menghapus paradigma unggulan yang selama bertahun-tahun menciptakan kesenjangan pelayanan pendidikan," urai dia.