Nyelekit! Kritik Menteri Keuangan pada Pemanfaatan Anggaran Pendidikan

JawaPos.com - Besarnya anggaran pendidikan yang dialokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya belum sebanding dengan capaian yang diharapkan. Pemerintah masih terus mencari formulasi yang pas dalam penerapan sistem pendidikan di Indonesia agar bisa lebih baik.

Padahal, setiap tahun 20 persen total APBN dialokasikan ke sektor ini. Sebagai contoh pada APBN 2017, pemerintah dan DPR mengalokasikan dana sebesar Rp 410 triliun.

Melihat kondisi itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta jajarannya memeriksa kembali pengoptimalan anggaran pendidikan yang telah dikeluarkan. Hal itu dilakukan agar bisa dilakukan evaluasi secara maksimal.

"Coba bandingkan, Pak Askolani dalam program pendidikan berapa jumlah belanja 20 persen. Itu hasilkan berapa jumlah BOS, penerimaan beasiswa, dan guru. Pak Boediarso coba lihat tidak semua daerah siapkan 20 persen anggarannya," ujarnya di Kementerian Keuangan, Jakarta Rabu (22/11).

Lanjut Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, jika dibandingkan dengan Vietnam yang juga sama-sama mengalokasikan anggaran pendidikannya sebesar 20 persen dari APBN, justru memiliki hasil maksimal.

"Hasilnya untuk skor membaca kita peringkat 62 dari 66 negara, kemudian dari keseluruhannya kita peringkat 52 dari 55 negara. Vietnam ada di ranking 8. Lihat hasil lebih mengenaskan," tuturnya.

Melihat kondisi itu, Sri Mulyani berharap kepada seluruh direktorat di bawah Kementerian Keuangan bisa bersinergi dengan baik. Harapannya, sinergi tersebut bisa membuat pengelolaan anggaran pendidikan menjadi optimal.

"Jadi harus buat SOP sinergi ini. Bagaimana mungkin buat DAK fisik, tapi tidak merata. Ada yang sebelah dapat dana untuk bangun sekolah, sekolah sebelahnya tidak,"ujar Sri Mulyani.

"Kalau 25 persen saja guru kita tidak kompeten, gimana muridnya," pungkasnya.