12 Pekerjaan Rumah Bidang Pendidikan untuk Presiden Prabowo Subianto, Ada Permintaan Jangan Hidupkan Lagi UN

JawaPos.com - P2G sebagai salah satu organisasi profesi guru mengucapkan selamat atas dilantiknya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden-Wapres Periode 2024-2029. Namun, P2G mengingatkan kepada mereka bahwa masih banyak tugas penting di sektor pendidikan yang harus diselesaikan.

"P2G mengapresiasi langkah cepat Prabowo menyiapkan calon Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang dikabarkan akan dijabat Abdul Mu’ti. Latar belakang Abdul Mu’ti dari Persyarikatan Muhammadiyah berpengalaman mengelola ribuan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi," ucap Kornas P2G Satriwan Salim melalui keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Senin (21/10).

Ditambah Abdul Mu’ti memiliki latar belakang sebagai orang pendidikan menawarkan harapan baru, mampu secara akseleratif memperbaiki pendidikan dan guru di tanah air. P2G menilai ada 12 poin pekerjaan rumah prioritas bidang pendidikan dasar, menengah, dan guru warisan pemerintahan Jokowi dan Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk dituntaskan.

Pertama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) baru hendaknya mengejar ketertinggalan skor PISA, yang makin jeblok di era Nadiem. Skor PISA Indonesia pada 2018 untuk kemampuan membaca sebesar 371, sedangkan pada 2022 menurun menjadi 359. Selanjutnya, skor matematika di 2018 sebesar 379 turun menjadi 366 di 2022 dan skor kemampuan sains turun dari 379 pada 2018 menjadi 366 di tahun 2022. Skor PISA yang jeblok makin menunjukkan kondisi pendidikan Indonesia makin tidak baik.

Kedua, P2G berharap Prabowo-Gibran menuntaskan rekrutmen 1 juta guru PPPK, karena janji tersebut tidak terpenuhi selama kepemimpinan Jokowi. Memprioritaskan pengangkatan guru honorer menjadi ASN, dan membuka kembali rekrutmen guru PNS yang sudah 5 tahun diberhentikan Jokowi. P3K hendaknya diprioritaskan bagi guru-guru honorer senior di atas 35 tahun.

Satriwan menambahkan, untuk lulusan baru di bawah 35 tahun, Prabowo-Gibran mesti membuka kembali rekrutmen guru PNS.

"Kami juga mendesak Prabowo-Gibran memenuhi janjinya akan memberi tambahan penghasilan sebesar 2 juta per bulan bagi seluruh guru baik negeri atau swasta, honorer atau ASN dimulai Oktober 2024 ini. P2G mengapresiasi janji tersebut termasuk janji akan menetapkan Upah Minimum Guru swasta dan honorer," sambung Satriwan.

Ketiga, Satriwan meminta Mendikdasmen yang baru, tidak melanjutkan jargon-jargon Merdeka Belajar yang tidak esensial. Apalagi jargon Merdeka Belajar pernah dijadikan merek dagang oleh sebuah sekolah swasta Jakarta, meski di kemudian hari dihibahkan kepada Kemdikbudristek.

Keempat, P2G meminta Mendikdasmen untuk membuat cetak biru tata kelola guru. Kelima isu utama dalam tata kelola guru adalah Kompetensi Guru, saat ini yang masih sangat rendah untuk ditingkatkan, dengan pola pelatihan yang berkeadilan, berkualitas, berkelanjutan, dan bermakna. Termasuk mengakselerasi, mempermudah guru mengikuti PPG Dalam Jabatan, untuk menuntaskan 1,6 juta guru yang belum disertifikasi.

"Kemendikdasmen dan Kemenag hendaknya memberi perlakuan dan kesempatan adil bagi guru sekolah/madrasah swasta dan negeri untuk mengikuti PPG," kata Satriwan.

Kelima, P2G sangat konsen terhadap makin maraknya segala bentuk kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan baik di sekolah, madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan berbasis agama selama ini. Indonesia tengah mengalami darurat kekerasan di satuan pendidikan.

Keenam, P2G meminta Mendikdasmen Abdul Mu’ti tidak menghidupkan kembali Ujian Nasional (UN). Kekhawatiran ini muncul karena Abdul Mu’ti pernah menjabat sebagai Ketua BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) yang di antara tugas lembaga ini adalah melaksanakan UN.

Ketujuh, P2G meminta adanya upaya akseleratif Prabowo-Gibran untuk memperluas, melengkapi, dan meningkatkan kuantitas serta kualitas infrastruktur sekolah/madrasah serta mengakselerasi perluasan akses digital. Data BPS menunjukkan 60 persen sekolah SD dalam kondisi rusak.

Hasil survei nasional P2G terhadap guru di 26 provinsi pada Desember 2023 menunjukkan hasil bahwa 83,4 persen guru merasa keberadaan PMM menjadi beban administrasi digital. Hanya 16,6 persen guru yang mengakui PMM mengurangi beban administrasi. PMM semestinya sekadar sarana mempermudah guru belajar, memperluas jejaring, dan wadah berbagi praktik inspiratif pembelajaran, bukan menjadi tujuan.

Kedelapan, P2G berharap dalam membuat rencana strategis lima tahun ke depan, Mendikdasmen menyiapkan Peta Jalan Pendidikan Indonesia. Adapun Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025-2045 yang sudah dirancang bersama Bappenas beberapa waktu lalu.