Respons Hasil PISA, Ubah Pola Belajar dan Tingkatkan Literasi

JawaPos.com – Hasil kurang menyenangkan Indonesia di Programme for International Student Assessment (PISA) menimbulkan keprihatinan di dunia pendidikan tanah air. Masuk sebagai member sejak 2000, hasil yang diperoleh tak kunjung membaik. Kualitas siswa Indonesia perlu ditingkatkan.

Pengamat pendidikan Indra Charismiadji menilai harus ada evaluasi secara menyeluruh. Baik program pemerintah dan merevisi Undang-undang (UU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). ”Hampir 20 tahun dengan anggaran ribuan triliun kita telah berhasil mempertahankan kebodohan,” ujar Indra.

Menurut dia, legislatif harus berani membuat UU Sisdiknas yang baru. Harus masuk prolegnas (program legislatif nasional). Hal itu disebutnya karena pendidikan Indonesia perlu diperhatikan. Pemerintah menurutnya harus bertanggung jawab. Soal pelatihan guru, perekrutan guru, dana bos, pembangunan unit sekolah baru dan banyak lainnya harus dievaluasi.

”Tugas pemerintah menurut Undang-Undang Dasar 1945 itu kan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Cerdas nggak ini selama 20 tahun ini?” selorohnya.  Pemerintah mau berkilah anak Indonesia yang bersekolah sudah banyak, fasilitas, dan akses yang diperbaiki sudah meningkat, tapi faktanya hasil PISA kurang menyenangkan. Akses adalah bagian dari sistem pendidikan, tapi mencerdaskan itu adalah tujuan. Dan saat ini belum tercapai. Nah, hal tersebut yang harus dikoreksi.

Indra menyebut, hasil demikian adalah akibat pemerintah tidak memiliki blueprint pendidikan. Makanya hasilnya sama saja. Namun, pemerintah disebutnya selalu tidak membutuhkan blueprint lantaran sudah ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara (RPJMN).

”Tapi mana buktinya? Data guru saja nggak pernah sama. Kita butuh guru berapa? Taruh dimana? Kualitasnya kayak apa? Penghasilannya seperti apa?” sebutnya.

Tak terkecuali para guru. Untuk mengatasi kondisi ini, Ketua Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli menyarankan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengubah sistem pendidikan dengan mengedepankan keahlian. Hal ini bisa dipelajari langsung dari negara tetangga Singapura, yang berhasil mengelola pendidikan dengan menempati posisi puncak PISA 2015.

Dia menjelaskan, kunci utama keberhasilan Singapura terletak pada sistem pendidikan yang meritokrasi atau pendidikan berbasis pada keahlian atau prestasi, kurikulum, anggaran pendidikan, kualitas guru, dan desentralisasi pendidikan. Melalui sistem pendidikan yang meritokrasi ini, maka dapat mengidentifikasi kompetensi anak secara lebih baik. "Bahkan memberikan kesempatan pada anak untuk berkembang berdasarkan bakat yang dimilikinya,"ujarnya.

Bukan hanya itu, positifnya lagi, anak dari keluarga kurang mampu pun bisa berkembang sepanjang memiliki kompetensi. "Singapura juga menerapkan kurikulum berbeda untuk berbagai jenjang. Untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) misalnya, hanya memastikan siswa menguasai Bahasa Inggris, bahasa ibu, dan Matematika," jelasnya.

Sementara untuk urusan guru, lanjut dia, Singapura memilih orang-orang terbaik untuk diberikan beasiswa guru. Setelah jadi guru, mereka harus mengikuti pengembangan karir selama 100 jam setiap tahunnya. Kesempatan meraih beasiswa dalam dan luar negeri pun diberikan secara terbuka.
Kepala sekolah juga diberikan kewenangan untuk mengelola sekolah, asalkan mengacu pada aturan yang diterapkan pemerintah.

"Melalui desentralisasi tersebut, sekolah dapat leluasa menyesuaikan dan berinovasi," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan(Kemendikbud) Totok Suprayitno menuturkan, hasil PISA akan menjadi bahan refleksi untuk perbaikan. Mencari tahu penyebab rendahnya skor tersebut dan mengetahui kekurangan yang dialami siswa tanah air. Butuh perubahan besar. Namun, lanjut Totok, tidak bisa hanya dari pemerintah saja. Butuh gerakan yang masif untuk perubahan.

”Jelas tidak bisa menteri mengeluarkan aturan, edaran, imbauan ayo berubah. Yang lebih penting adalah membangun kultur baru di dalam pola belajar bagi anak-anak kita. Baik di sekolah (kelas) maupun pola di rumah,” jelasnya.

Menurut Totok, belajar di sini dalam arti luas. Membaca apapun. Termasuk membaca Koran, komik, novel, dan bahan bacaan lainnya baik cetak maupun digital platform. Itu perlu bagi anak-anak. Miris memang melihat pernyataan Head of Division Direcorate for Education and Skills OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) Yuri Befali bahwa anak Indonesia usia 15 tahun kesulitan memahami bacaan yang mengandung gambar deskripsi, peta, dan infografik.

”Anak yang terbiasa membaca dengan variasi bacaan yang lebih banyak itu mendapatkan poin lebih tinggi (dari yang jarang membaca). Selama kultur ini belum berkembang, tidak akan ngefek,” ujarnya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menilai Indonesia sedang mengalami krisis literasi. Banyak masyarakat yang lebih memilih menonton televisi daripada membaca. Padahal membaca tidak hanya identik dengan bacaan buku yang serius. Bisa berita, komik, novel, dan berbagai macam bentuk lainnya.

Baca juga: Terkait Hasil PISA, Mendikbud Nadiem: Indonesia Krisis Literasi

”Ini adalah peran orang tua. Apakah di ruang TV (keluarga) ada buku-buku? Apakah setiap hari bapak/ibu membaca? Ini harus menjadi perhatian,” ucap Totok.

Membaca tidak harus buku, platform digital juga merupakan bagian dari literasi. Pentingnya mengubah paradigma memaksa anak belajar apa. Lebih baik menjadi memberi anjuran kepada anak-anak untuk membaca.

”Membaca apapun. Buat anak merasa bahwa membaca adalah suatu hal yang menyenangkan. Sama saja, seorang anak tidak dipaksa untuk belajar dan mengerti bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Tapi buatlah anak mencintai materi-materi buku maupun film yang disukai," imbuh Totok.

Totok juga menyampaikan, selama ini pemerintah juga tidak hanya berpangku tangan. Tidak melakukan intervensi menciptakan perubahan. Namun memang, kecepatan ekspansi pendidikan global membuat pemerintah agak ketinggalan dalam intervensinya. Mengenal soal HOTS (high order thinking skill) juga bagian intervensi. Melatih penalaran siswa dalam menjawab soal. Tapi, yang ada justru bimbingan belajar (bimbel) di luar sekolah malah mengajarkan menuntaskan soal secara cepat. Praktis. ” Melatih cara berpikir logis itu tidak bisa bimbel,” tegasnya.