Viral Buku Sebut Yerusalem Ibukota Israel, Ini Saran Menteri Puan

JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menginginkan pengawasan lebih ketat terhadap penyebaran buku ajar pada satuan pendidikan. Terutama, dalam proses penyusunan buku sebelum diedarkan kepada peserta didik.

Hal itu menanggapi beredarnya buku pelajaran kelas 6 Sekolah Dasar (SD) yang menyebutkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

"Ini adalah keteledoran yang harusnya tidak terjadi. Ke depan, proses penyusunan buku itu harus benar-benar dicek dan ricek," kata Puan di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (13/12).

Sebelumnya, buku pelajaran yang menyebutkan Yerusalem adalah ibu kota Israel ada pada buku pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, kelas 6 SD yang diterbitkan oleh Intan Pariwara dan Yudistira pada halaman 64. Di situ jelas disebutkan Yerusalem sebagai Ibu Kota Negara Israel.

Puan mengaku sangat menyesalkan karena buku tersebut sudah beredar sejak lama dan baru diketahui sekarang. Puan pun mendukung keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy yang menarik tautan itu dari situs Kemendikbud.

Menurut Puan, tersebarnya buku itu adalah bentuk pelanggaran dan harus dipertanggungjawabkan. Puan berharap, khususnya kepada Pusat Kurikulum dan Perbukuan agar sebelum diedarkan buku tersebut telah diperiksa konten buku tersebut secara ketat.

"Keinginan kami secepatnya buku tersebut ditarik dan dikoreksi segera pada edisi terbaru," ujar Puan.

Puan menambahkan, banyak hal terkait kasus buku pelajaran yang harus benar-benar diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan fatal. Pasalnya, jika terjadi kesalahan dalam substansi yang diberikan, maka akan berbahaya dalam memberikan ilmu pengetahuan.

"Harus lebih diperhatikan, jangan sampai buku yang sudah beredar menimbulkan polemik," tegas Puan.

Selain itu, Puan meminta peran aktif orang tua dan guru untuk ikut bersama-sama mengawasi kualitas buku-buku sekolah.

"Demi masa depan pendidikan anak-anak kita, kita harus turut memberikan pengawasan terhadap edaran buku pelajaran," tegasnya.