JawaPos.com - Pemerintah gencar menggenjot penetrasi kendaraan listrik atau Electric Vehicle (EV) di Indonesia. Cara pemerintah mendorong penetrasi dan adopsi EV di Indonesia juga bisa dibilang radikal, salah satunya sampai menyiapkan insentif pajak berupa subsidi untuk mendorong masyarakat mendapatkan EV dengan harga yang relatif bisa dikurangi.
Cara ini sempat mendapat banyak sorotan, pakar dan akademisi yang pro transportasi umum banyak menilai seharusnya subsidi tersebut lebih tepat dialokasikan ke sektor public transport dan membenahi masalah transportasi umum di Indonesia. Namun kebijakan tersebut tetap jalan.
Jalan beberapa tahun, subsidi kendaraan listrik dan insentif lainnya seperti bebas aturan ganjil-genap agaknya tak cukup mampu memikat masyarakat untuk beralih ke kendaraan bertenaga setrum. Khususnya mobil, selain karena harganya yang memang masih selangit, pertimbangan lainnya yang membuat masyarakat sulit menjatuhkan pilihan ke EV adalah ketersediaan infrastruktur yang belum memadai.
Klise, masalah lama, hal ini, masalah infrastruktur EV ini juga diamini oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo. Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara saat memberikan paparan di diskusi ICMS di arena GIIAS 2024, membahas peluang dan tantangan elektrifikasi di Indonesia mengungkapkan bahwa masalah infrastruktur ini memang yang paling jadi penghambat adopsi EV di masyarakat.
Menurut Kukuh, semuanya memang perlu proses. Kendati saat ini trennya memang mengarah kesana, ke era elektrifikasi, menurut Kukuh hal ini fidak bisa sekonyong-konyong. Seperti saat mengusahakan Euro 2, Euro 3 dan sekarang Euro 4, semuanya berproses. Semuanya terlihat, akademisi, industri semuanya bekerja.
"Kalau dari kita, Gaikindo, makanya kita multipathway, artinya let consumer desire, biarkan masyarakat memilih. Kalau tujuannya adalah ramah lingkungan, ada alternatif lainnya, seperti bio etanol, bio diesel dan bahan bakar alternatif lainnya yang lebih ramah lingkungan," kata Kukuh dalam paparannya.
Infrastruktur ini juga menjadi tantangan yang memang "kurang" diperhatikan pemerintah. Padahal, selama ini masyarakat didorong untuk beralih ke kendaraan listrik.
"Ini yang dikejar selalu industri otomotif, padahal industri otomotif ini selalu siap. Begitu sudah siap, ternyata infrastrukturnya nggak siap. EV misalnya, kendalanya dan tantangannya semua tahu masih persoalan seputar infrastruktur," tegas Kukuh.
Kenapa akhirnya strategi multi pathway akhirnya dianggap relevan, karena menurut Kukuh, "perang" melawan karbon tidak hanya berfokus pada kendaraan listrik. Tapi juga pada alternatif lainnya seperti kendaraan hybrid, Plugin Hybrid EV atau PHEV dan bahan bakar alternatif.
"Jadi kenapa kita multi, artinya kita memberikan pilihan kepada masyarakat. Indonesia terkenal karena bio-dieselnya. Kemarin kita kedatangan teman-teman dari Brasil, mereka terkenal karena bio etanolnya, akhirnya kita sepakat diskusi bareng, artinya kan tidak hanya EV, tapi ada energi alternatif lainnya, solusi lainnya yang juga kita siapkan," terang Kukuh.
Meski begitu, menerapkan strategi multi pathway untuk goals kendaraan yang ramah lingkungan dengan emisi karbon yang sedikit juga tetap memiliki tantangan. Lagi-lagi menurut Kukuh, hal ini terletak pada keseriusan pemerintah.
"Tapi ternyata apa, tantangannya ternyata ada di ketersediaan bahan baku etanol seperti tebu, disini pabrik tebunya sudah tua. Kalau ada, bukan diremajakan, malah jadi museum. Kita juga import puluhan juta ton gula, ada ketakutan kalau tebunya dipakai untuk bio etanol, untuk gula bagaimana? Kan harusnya berjalan beriringan. Artinya tantangannya tidak hanya di EV saja, di energi alternatif lainnya juga punya tantangannya," tandas Kukuh.