Kemenko Dorong Peralihan Kendaraan Berbahan Bakar Minyak ke Listrik, Perkiraan Pembiayaan Capai Rp170 Miliar

JawaPos.com – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terus mendorong percepatan beralihnya kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik melalui berbagai kebijakan.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jateng, Sujarwanto Dwiatmoko, juga menambahkan bahwa di wilayah tersebut sudah ada 3.478 Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).

Pemprov Jateng berkomitmen untuk terus mendorong pertumbuhan penggunaan KBLBB melalui insentif pajak, fasilitasi, sosialisasi, dan dukungan infrastruktur.

Dukungan pajak termasuk penetapan nol persen untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada KBLBB.

Pemprov Jateng juga telah mulai menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan operasional dinas.

Pembiayaan kendaraan listrik pada tahun 2023 diperkirakan akan mencapai angka sekitar Rp170 miliar untuk segmen roda dua dan roda empat.

Hal ini berdasarkan pencapaian positif yang telah dicapai hingga Oktober, yaitu berjumlah sekitar Rp140 miliar dari kedua segmen tersebut.

Komposisi pembiayaan tersebut masih didominasi oleh kendaraan roda empat.

Meskipun pembiayaan kendaraan listrik masih menyumbang porsi kecil, yakni hanya sekitar 1-2 persen, dengan perkembangan infrastruktur dan peningkatan edukasi, akan terjadi peningkatan yang positif.

Dikutip dari Antara pada Minggu (19/11), Asisten Deputi Industri Maritim dan Transportasi Kemenko Marves M. Firdausi Manti, menyatakan bahwa tren global saat ini mengarah ke transformasi dari kendaraan berbahan bakar menjadi kendaraan listrik.

Ia menekankan pentingnya bagi Indonesia untuk memilih antara tetap menggunakan kendaraan berbahan bakar atau ikut serta dalam transformasi menuju penggunaan kendaraan listrik.

Firdausi Manti menjelaskan bahwa pemerintah telah memberikan dukungan melalui program bantuan, termasuk pengurangan pajak dan fasilitas lainnya.

Beberapa insentif yang disebutkan meliputi pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pembebasan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil dan bus listrik, serta kebijakan ganjil-genap di wilayah tertentu seperti DKI Jakarta.

Ia juga mencatat lebih dari 15 merek dan 35 model sepeda motor listrik yang dapat dibeli melalui program bantuan pemerintah.

Harganya bervariasi, mulai dari Rp 11 juta sebelum potongan dari pemerintah.