105.000 Kendaraan Niaga India Masuk Indonesia Tapi Lemah di Layanan Purna Jual

JawaPos.com - Langkah lakukan impor ratusan ribu unit pick up dari India yang akan diperuntukkan operasional Koperasi Desa (Kopdes) menjadi polemik perdebatan di rana publik dari beberapa sudut pandang. Bahkan ini akan menjadi catatan sejarah otomotif nasional yang dianggap aneh, dimana Indonesia mempunyai basis yang kuat dalam hal ini.

Bila melihat dari sisi teknis dan material dasar, pickup asal Bolywod besutan Tata Motors dirancang dengan filosofi heavy-duty. Di India mobil ini memang sengaja dirancang menyesuaikan kondisi geografis dengan kata lain terbiasa disiksa dengan muatan ekstrem (overloading) yang melampaui regulasi pabrikan.

Bahkan sasis tangga (ladder frame) yang digunakan memiliki ketebalan pelat baja di atas rata-rata pikap Jepang kelas ringan. Hal ini terlihat sangat menarik bagi sektor logistik dan operasional usaha.

Namun di balik euforia tersebut, muncul satu pertanyaan penting yang kerap menjadi pertimbangan utama konsumen otomotif di Indonesia: bagaimana dengan jaringan servis dan ketersediaan suku cadang kendaraan niaga tersebut?

Sejarah perjalanan merek India di Indonesia kerap diwarnai tantangan, terutama dalam hal ekosistem purna jual yang belum optimal. Mengimpor 105.000 unit kendaraan secara tiba-tiba dari luar negeri berpotensi menjadi masalah besar dalam urusan logistik, layaknya sebuah bom waktu yang siap meledak.

Jaringan Servis Jadi Faktor Kunci Konsumen Indonesia

Dalam pasar otomotif nasional, keberadaan jaringan diler 3S (Sales, Service, Sparepart) merupakan faktor krusial sebelum perusahaan maupun individu memutuskan membeli kendaraan operasional. Tanpa dukungan layanan purna jual yang kuat, risiko downtime kendaraan dapat meningkat dan berpotensi mengganggu aktivitas bisnis.

Sayangnya, jika melihat kondisi saat ini, infrastruktur jaringan diler pabrikan India tersebut di Indonesia masih sangat terbatas.
Berdasarkan data resmi dari situs Tata Motors Indonesia, saat ini mereka hanya memiliki 9 diler resmi yang tersebar di beberapa wilayah, antara lain: Jakarta Pusat – PT Jawa Indie Motor, Jakarta Utara – PT Citabaja Auto Mobil, Jakarta Timur – PT Wratama Indo Nusantara.

Lalu di Bandung – PT Pratama Transindo Bandung, Banyumas – PT Nugraha Prospera Indonesia, Semarang – PT Mulia Tata Lestari, Lampung Selatan – PT Simpur Mobil Lampung, Kubu Raya, Kalimantan Barat – PT Auto Griya Handal Mandiri dan di Balikpapan, Kalimantan Timur – PT Pratama Wana Motor.

Kondisi serupa juga terjadi pada Mahindra Indonesia yang berada di bawah naungan RMA Group. Berdasarkan informasi dari laman resminya, Mahindra hanya memiliki lima jaringan diler dan bengkel resmi di Indonesia, yaitu: di Bandung – PT Pratama Transindo (3S), Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan – PT CMP Motor Sport (3S), Bandung – PT Saluyu Motor (2S), Jambi – Macchindo Service (2S) dan Samarinda, Kalimantan Timur – PT Istana Tujuh Sukses (2S).

Alasan Kendaraan Difokuskan untuk Program Khusus?

Jika dihitung secara keseluruhan, jumlah bengkel resmi dari kedua pabrikan tersebut bahkan belum mencapai 15 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan jumlah jaringan layanan yang sangat terbatas, tentu akan sulit jika 105.000 unit kendaraan niaga tersebut dipasarkan secara luas kepada konsumen ritel (B2C).

Meskipun rencanannya kendaraan pickup ini lebih diarahkan untuk kebutuhan program pemerintah atau koperasi, seperti Koperasi Merah Putih, dibandingkan dijual secara bebas di pasar umum, tetap saja masalah yang dituimbulkan tetap ada.

Bayangkan dampak yang terjadi saat puluhan ribu unit pikap Mahindra Scorpio serentak membutuhkan perawatan. Belum lagi ketika kendaraan-kendaraan ini memasuki fase servis rutin pada usia dua atau tiga tahun, kebutuhan akan suku cadang impor harus dapat terpenuhi di seluruh penjuru desa.

Jika distribusi suku cadang dari pabrik India mengalami kendala, tak terhindarkan bahwa banyak armada kendaraan ini akan terbengkalai hingga berakhir menjadi besi tua. Selain itu, pasar kendaraan komersial memiliki perhatian besar terhadap Total Cost of Ownership (TCO) serta nilai sisa atau resale value.