Pandi Libatkan Stakeholder Maksimalkan Internet Governance untuk Transparansi Kebijakan

JawaPos.com - Di era digital, internet tidak hanya menjadi ruang interaksi sosial dan ekonomi saja. Lebih jauh, internet juga bisa menjadi pondasi penting dalam tata kelola pemerintahan yang transparan.

Hal inilah yang mengemuka dalam Internet Governance (IG) Training yang digelar Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (Pandi) bersama Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) belum lama ini di Jakarta.

Pelatihan ini merupakan bagian dari rangkaian .idFest 2025 dan diikuti 30 peserta dari lintas instansi, mulai dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Koperasi, Kemenko Polkam, Polri, hingga Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

Kolaborasi beragam lembaga tersebut menegaskan bahwa tata kelola internet adalah isu bersama yang berdampak langsung pada keamanan, transparansi, dan keberlanjutan ruang digital Indonesia.

Dalam agenda pelatihan, peserta diajak memahami bagaimana model multistakeholder bekerja dalam proses pengambilan keputusan global di ICANN. Salah satunya melalui simulasi Government Advisory Committee (GAC), di mana peserta berperan layaknya pemberi masukan kebijakan kepada ICANN.

Latihan ini menggambarkan pentingnya keterlibatan banyak pihak untuk memastikan kebijakan internet tidak hanya menguntungkan satu kelompok, tetapi relevan untuk kepentingan publik luas.

Topik yang dibahas pun erat kaitannya dengan isu aktual: DNS abuse, Universal Acceptance (UA), Internationalized Domain Names (IDN), hingga pemblokiran konten negatif di Indonesia. Komdigi dan APJII, misalnya, memaparkan tantangan teknis dalam pemblokiran berbasis DNS dan IP, terutama dengan maraknya penggunaan VPN, DoH (DNS over HTTPS), hingga layanan CDN.

Diskusi ini menekankan bahwa menjaga ruang digital tetap aman memerlukan koordinasi yang kuat antar-lembaga sekaligus transparansi dalam implementasi kebijakan.

Ketua PANDI, John Sihar Simanjuntak, menilai pelatihan ini bukan sekadar transfer pengetahuan teknis, melainkan juga wadah untuk memperkuat peran Indonesia dalam forum internet global.

“Internet Governance Training ini momentum penting agar Indonesia lebih aktif berkontribusi dalam tata kelola internet internasional. Dengan keterlibatan berbagai stakeholder, kita ingin mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk memahami bagaimana internet bisa dikelola secara terbuka dan transparan,” ujar dia ditemui JawaPos.com.

Dengan menghadirkan simulasi nyata dan diskusi kebijakan, peserta tidak hanya belajar teori, tetapi juga merasakan langsung dinamika perundingan global yang biasanya terjadi di tingkat ICANN.

Harapannya, pemahaman tersebut dapat diterjemahkan menjadi kebijakan nasional yang lebih efektif, partisipatif, dan selaras dengan semangat good governance.

Diharapkan, momen tersebut, melalui IG Training ini menjadi bukti bahwa internet bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang membangun ruang digital yang aman, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik.