Menanti Akhir Kemelut Politik Malaysia

KEMELUT politik di Malaysia, agaknya, segera mereda. Ternyata ia tidak sedramatis yang dikhawatirkan banyak orang.

Perdana Menteri (PM) Interim Mahathir Mohamad makin mendapat dukungan yang luas untuk tetap menjadi PM. Dalam beberapa hari ini, pemerintahan baru segera terbentuk, walaupun bentuknya belum jelas apakah pemerintahan persatuan melibatkan semua partai.

Atau, bahkan ada yang mengusulkan seperti di Indonesia dengan melibatkan para teknokrat. Satu hal yang cukup jelas: pemerintahan itu tanpa UMNO dan PAS yang berusaha masuk pemerintahan lewat jalur belakang tanpa pemilu.

Peristiwa politik di Malaysia tersebut menunjukkan permainan politik elite Melayu yang pragmatis untuk mendapat kekuasaan dengan cara bargaining elite. Dalam sistem parlementer, hal itu memang mungkin dilakukan. Bila koalisi pemerintahan tidak mendapat dukungan cukup kursi di parlemen, pemerintahan itu harus mundur dan koalisi baru harus dibentuk.

Di Malaysia, koalisi Pakatan Harapan (PH) yang terdiri atas Partai Keadilan Rakyat (PKR), Partai Aksi Demokratis (DAP), Partai Amanah Nasional (Amanah), dan Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu), serta Partai lokal Warisan (Serawak) dan UPKO (Sabah), di bawah pimpinan PM Mahathir, bubar bukan karena mosi tidak percaya. Melainkan karena adanya gerakan tokoh-tokoh elite politik di parlemen untuk mengganti koalisi pemerintahan.

Perpecahan memuncak ketika salah satu komponen PH, yaitu Bersatu, keluar dari koalisi tersebut. Itu mengikuti keluarnya 11 anggota parlemen pecahan PKR yang membentuk blok wakil independen di parlemen. Otomatis PH tidak lagi mempunyai mayoritas di parlemen untuk memerintah.

Gerakan dari belakang panggung tersebut dilakukan tentu saja dengan kalkulasi pemerintahan baru bisa dibentuk bersama partai oposisi UMNO dan PAS. Dengan UMNO, PAS, Bersatu, dan pecahan PKR, mereka berharap akan membentuk pemerintahan baru yang solid dan kuat dengan Mahathir tetap sebagai PM.

Pemerintahan PH sebelumnya memang tidak solid karena tidak mempunyai fondasi satu partai dominan seperti UMNO dalam koalisi pemerintahan Barisan Nasional sebelum ini. Pemerintahan PH di bawah Mahathir sering dipenuhi intrik, saling kritik, dan sering dianggap transisional.

Bekas Wakil Ketua PKR Azmin Ali, koordinator gerakan tersebut, melakukan move itu sebetulnya untuk memastikan posisi Mahathir menjadi kuat dari berbagai goyangan dan rongrongan. Terutama dari Anwar dan pendukungnya.

Azmin Ali yang dulu sangat setia kepada Anwar Ibrahim dalam suka duka mempunyai ilusi tinggi untuk menjadi PM. Dia digadang-gadang sebagai orang yang lebih disukai Mahathir daripada Anwar.

Bersatu, partai yang diketuai Mahathir sendiri, mengambil tindakan keluar dari koalisi PH tanpa persetujuan Mahathir. Mereka merasa yakin koalisi pemerintahan baru akan terbentuk. Selain itu, sebagai partai pecahan UMNO, mereka masih menjadi bagian dari elite-elite lama yang dulu kebanyakan dipecat PM Najib Abdul Razak. Bersatu masih tetap partai Melayu yang membela kepentingan Melayu mirip dengan UMNO.

Dengan kondisi kepartaian demikian, mereka sangat khawatir akan nasibnya bila Anwar naik sebagai PM. Sebagian tokoh di dalam partai itu pernah bermusuhan dengan Anwar.

Selain itu, mereka tumbuh dari sistem oligarki dalam UMNO. Keadaan itu membuat mereka sangat khawatir, bila Anwar yang dikenal reformis akan menghabisi kronisme dan posisi politik mereka.

Kepentingan-kepentingan itu meyakinkan mereka untuk mengganti koalisi pemerintahan. Koalisi tersebut rencananya bertambah kuat dengan bergabungnya PAS. PAS telah menjadi oposisi cukup lama.

Keyakinan para elite pendukung gerakan mengganti koalisi pemerintahan tersebut mulanya sangat tinggi. Saking yakinnya, mereka sudah membuat nama koalisi untuk pemerintahan baru nanti, yaitu Pakatan Nasional. Yang kemudian diubah menjadi Perikatan Nasional yang terdiri atas Bersatu, pecahan PKR, PAS, UMNO, serta partai lokal di Sabah dan Serawak. Walaupun, ternyata impian pemerintahan itu mati sebelum sempat lahir (stillborn).

Kegagalan manuver ”backdoor government” (pemerintah yang disusun dari pintu belakang) tentu saja tidak terlepas dari tokoh sentral Mahathir Mohamad. Dia ternyata tidak tergoda dengan move Azmin Ali dkk tersebut. Walaupun digadang-gadang tetap menjadi PM dan akan mempunyai koalisi yang kuat, dia memilih untuk mengundurkan diri.

Mahathir paham bila dirinya mendukung move itu, pemerintahannya akan berbasis perkauman dan agama dengan semua partai mayoritas berbasis Melayu (Bersatu, UMNO, dan PAS) di sana. Dia memahami bahwa hal itu tidak kondusif untuk Malaysia ke depan. Bagaimanapun, beliau berbeda dengan saat dia berkuasa di era 1980-an.

Pada saat itu, manuver politik seperti ini mungkin disambut baik karena akan memperkuat kekuasaannya. Pada usianya sekarang, seperti dikatakan banyak orang, yang ingin dilakukan Mahathir adalah meninggalkan legacy yang baik untuk Malaysia. Karena itu, Mahathir tetap konsisten dengan komitmen semula yang menjadi alasan dia kembali ke panggung politik.

Tujuannya adalah mengalahkan pemerintahan BN yang makin korup, kleptokratik, dan penuh kronisme. Dengan kata lain, dia ingin melakukan reformasi pemerintahan. Dia dan Anwar Ibrahim rela mengakhiri perseteruan politik mereka untuk melakukan perubahan tersebut.

Dengan dimintanya Mahathir menjadi PM interim oleh YDPA, kemelut itu berhasil (atau lebih tepatnya Mahathir berhasil) menempatkan dirinya ke pusat gravitas politik Malaysia. Dari hasil wawancara tentang komitmen anggota parlemen yang diminta YDPA, agaknya hampir semua menghendaki Mahathir menjadi PM.

Namun, peristiwa politik di Malaysia itu tetap menyisakan banyak kekhawatiran. Partai-partai Melayu masih curiga dengan kemungkinan dominasi Tiongkok yang diwakili DAP. Peristiwa itu juga menyisakan tanda tanya besar tentang nasib Anwar Ibrahim.

Peristiwa politik tersebut telah mereset politik Malaysia dan mengukuhkan mandat yang lebih kuat untuk Mahathir. Kalau demikian, masih mungkinkah Anwar menjadi PM? Dulu orang menyebutnya prime minister in waiting. Pertanyaannya kini, menunggu sampai berapa lama ataukah untuk selamanya? (*)

*) Dosen FISIP Universitas Jember dan ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Jember