Polemik Ijazah Gibran: Ancaman Krisis Moral & Keteladanan?

Oleh: H. Rivqy Abdul Halim, Ketua Umum DKP Panji Bangsa, Anggota DPR RI F-PKB 

DALAM demokrasi, pemenuhan persyaratan pencalonan bukan sekadar urusan kelengkapan administrasi. Ia merupakan bagian dari kepatuhan terhadap aturan yang menjadi dasar seseorang memperoleh mandat untuk menduduki jabatan publik. Karena itu, ketika keabsahan dokumen persyaratan seorang pejabat negara dipersoalkan dan kemudian menjadi objek putusan pengadilan, persoalannya tidak lagi berhenti pada dokumen semata. Ada persoalan etika publik, keteladanan, dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi yang perlu dijawab secara terbuka. 

Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 menjadi perkembangan penting dalam persoalan ini. Dalam amar putusannya, MA mengabulkan permohonan kasasi, membatalkan putusan judex facti, dan mengadili sendiri dengan mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Perkara tersebut berkaitan dengan keabsahan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang menjadi bagian dari persoalan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Putusan ini perlu dihormati sebagai produk peradilan, dengan konsekuensi hukum yang harus dibaca berdasarkan amar dan pertimbangan hukum secara utuh.

Dalam konteks hukum administrasi negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan membedakan keputusan yang tidak sah dengan keputusan yang dapat dibatalkan. Pasal 70 mengatur keputusan yang tidak sah karena persoalan kewenangan, pelampauan kewenangan, atau tindakan sewenang-wenang. Akibat hukumnya, keputusan tersebut tidak mengikat sejak ditetapkan dan akibat hukumnya dianggap tidak pernah ada. Sementara itu, Pasal 71 mengatur keputusan yang dapat dibatalkan karena cacat prosedur atau substansi, dengan akibat hukum sejak keputusan pembatalan ditetapkan atau sesuai ketentuan yang berlaku.

Pembedaan tersebut penting untuk memahami akibat hukum putusan MA. Istilah “batal” dan “dibatalkan” tidak seharusnya ditafsirkan secara terpisah dari dasar hukum, pertimbangan hakim, serta amar putusan secara utuh. Penentuan apakah akibat hukumnya berlaku surut (ex tunc) atau berlaku sejak pembatalan (ex nunc) harus merujuk pada konstruksi hukum yang digunakan oleh MA dalam perkara tersebut. Dengan demikian, putusan itu tidak boleh disederhanakan menjadi sekadar persoalan perubahan status sebuah dokumen, tetapi juga harus dilihat konsekuensinya terhadap tata kelola administrasi dan persyaratan pencalonan pejabat publik.

Selain putusan MA, terdapat pula Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, yang salah satu pokok perkaranya mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat menjadi calon Wakil Presiden. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat. MK juga menilai certificate of attendance, catatan akademik, dan dokumen lain yang terungkap dalam persidangan tidak menerangkan keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan sebatas menunjukkan kehadiran dalam proses pembelajaran.

Rangkaian putusan MA dan MK tersebut memperlihatkan adanya persoalan hukum yang memiliki dimensi lebih luas dari pada sengketa dokumen. Ketika sebuah dokumen yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan dinyatakan tidak sah oleh pengadilan, sementara pejabat yang bersangkutan telah menduduki jabatan negara, maka negara perlu memastikan bahwa konsekuensi hukumnya tidak dibiarkan menggantung. Di sinilah DPR memiliki tanggung jawab kelembagaan untuk menilai apakah terdapat persoalan konstitusional yang perlu ditindaklanjuti. 

Sesuai ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 telah menyediakan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Proses tersebut dapat dimulai melalui pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pendapat DPR kemudian diperiksa dan diputus oleh MK. Apabila dinyatakan terbukti, diteruskan kepada MPR untuk mengambil keputusan sesuai ketentuan konstitusi.

Dalam konteks ini, Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), termasuk Pasal 79 ayat (4) huruf c, dapat menjadi salah satu mekanisme yang dipertimbangkan. Ketentuan tersebut berkaitan dengan pendapat DPR mengenai dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai pejabat negara. Mekanisme ini bukan keputusan pemberhentian secara sepihak, melainkan pintu masuk bagi proses konstitusional yang melibatkan MK dan MPR.

DPR tidak perlu menempatkan dirinya sebagai pengadilan yang mengulang pemeriksaan atas objek sengketa administrasi yang telah diputus MA. Namun, DPR tetap memiliki kewenangan untuk menilai relevansi putusan tersebut terhadap persyaratan konstitusional Wakil Presiden. Proses itu harus dilakukan dengan mengacu pada putusan pengadilan, ketentuan perundang-undangan, serta bukti yang sah dan relevan sebagaimana dipersyaratkan dalam UU MD3. Dengan demikian, penghormatan terhadap putusan pengadilan tetap berjalan seiring dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR.