Dilema Kelas Menengah di Antara Bunga dan Rupiah

Kelas menengah Indonesia hidup di ruang yang serba penuh tanggung jawab. Mereka bukan kelompok paling miskin yang otomatis menjadi prioritas bantuan sosial, tetapi juga bukan kelompok kaya yang bisa menahan semua guncangan dengan tabungan dan aset. Ketika rupiah melemah dan Bank Indonesia menaikkan suku bunga untuk menjaga stabilitas, kelompok inilah yang paling cepat merasakan tekanan ganda: harga naik dari sisi kurs, dan cicilan naik dari sisi bunga.

Baca Juga:Naik 100 Basis Poin dalam Sebulan, Rekap Kenaikan BI Rate Bertahap hingga 5,75 Persen

Masalahnya, kelas menengah bukan sekadar kategori statistik. Mereka adalah guru swasta yang mencicil rumah, pegawai muda yang menanggung biaya anak hingga orang tua, dosen yang membayar sekolah anak, karyawan kantor yang baru membeli kendaraan, pemilik usaha kecil yang bergantung pada kredit modal kerja, dan keluarga urban yang tiap bulan menyeimbangkan kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan, tabungan, dan sedikit harapan untuk naik kelas.

Dalam ekonomi Indonesia, mereka adalah mesin konsumsi, pembayar pajak, penyangga pasar properti, pengguna transportasi, pelanggan layanan digital, dan pembeli produk industri domestik.

Baca Juga:BI Rate dan Keberanian Pro-Stabilitas

Karena itu, setiap pembahasan tentang BI Rate dan rupiah seharusnya tidak berhenti pada pasar uang. Kenaikan suku bunga memang dapat dibenarkan ketika rupiah tertekan. BI perlu menjaga agar pelemahan kurs tidak berubah menjadi inflasi impor dan kepanikan di pasar. Dalam konteks ini, mendukung langkah BI bukan berarti menutup mata terhadap dampaknya. Justru karena dampaknya besar, kebijakan moneter harus dibaca sebagai upaya untuk membeli waktu bagi ekonomi nasional agar tidak membayar biaya yang lebih mahal di kemudian hari.

Namun, waktu yang dibeli itu tidak boleh disia-siakan. Bagi kelas menengah, rupiah yang melemah muncul dalam bentuk yang sangat konkret: harga bahan pangan impor, obat, susu, elektronik, bahan bakar, tiket perjalanan, biaya pendidikan luar negeri, dan produk harian yang kandungan impornya tidak selalu terlihat.

Ketika BI Rate naik, tekanan datang dari pintu lain. KPR baru menjadi lebih mahal. Kredit kendaraan terasa lebih berat. Bunga kartu kredit dan pinjaman konsumsi lebih rendah. Perusahaan menunda ekspansi, perekrutan melambat, bonus dipangkas, dan sebagian pekerja informal di perkotaan kehilangan pekerjaan.

Inilah paradoks kelas menengah Indonesia. Mereka diminta untuk optimistis, konsumtif, produktif, patuh pajak, adaptif terhadap teknologi, dan tidak bergantung pada negara. Namun, ketika tekanan ekonomi datang, perlindungan terhadap mereka sering kali kabur.

Baca Juga:Isu Strategis Ekonomi Minggu Ini: BI-Rate, Ketahanan Energi, dan Kinerja IHSG

Bantuan sosial lebih fokus pada kelompok miskin, sementara insentif pajak dan pembiayaan lebih sering dinikmati oleh sektor formal yang sudah kuat. Kelas menengah berada di tengah: terlalu “mampu” untuk dibantu, terlalu rentan untuk dibiarkan sendiri.

Data beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kerentanan itu bukan sekadar perasaan. Reuters pernah mencatat porsi kelas menengah Indonesia turun dari 21,5 persen dari populasi pada 2019 menjadi 17,1 persen pada 2024. Konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari separuh PDB dan kelas menengah menyumbang bagian penting dari konsumsi swasta.