Humor, Politik, dan Interaksi Sosial Kita

MEGAWATI bercanda melontarkan humor politik yang membuat Joko Widodo, Puan Maharani, dan para pendengarnya tertawa pada Rapat Kerja Nasional II PDI Perjuangan di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta (21/6). Dalam gurauannya, Megawati menyebut ciri fisik orang Papua, juga kehidupan rakyat kecil tukang bakso, sebagai lontaran.

Secara konvensional, hal ini tidak etis disampaikan di ruang publik. Terlebih dengan kedudukannya sebagai tokoh politik di negara multikultural yang memiliki pengalaman panjang mengenai isu SARA yang kerap konfliktual. Meski dilanjutkan penjelasan konteks guyonannya, ungkapan tersebut telah memancing respons masyarakat.

Kita tahu, di zaman media sosial ini, guyonan yang disampaikan bisa jadi rentan untuk diekspos sehingga direspons, dikomentari, hingga diviralkan, bahkan jadi perdebatan publik. Di negara ini, gurauan memang bisa menjadi pedang bermata dua: mampu mengalahkan lawan atau justru balik mengancam.

Sebagai bagian dari kehidupan manusia, humor memang telah ada selama berabad-abad. Khoirul Maqin (2019) mengutip McGraw & Warner (2014) menyebut, ’’Plato dan Aristoteles merenungkan makna komedi sambil meletakkan dasar-dasar filsafat Barat. Darwin mencari benih tawa dalam tangisan gembira simpanse yang menggelitik. Freud mencari motivasi yang mendasari lelucon di celah alam bawah sadar kita.’’

Sebagai respons instingtif manusia, humor lebih dari sekadar tarikan fisiologis otot wajah dalam tawa. Seiring perkembangan pemikiran, ilmu pengetahuan, dan kini media yang terus mereproduksi makna guyonan, humor berkelindan dengan filsafat, medis, psikologis, hingga politik.

Humor dapat digunakan dalam berbagai cara dan untuk berbagai tujuan, yang bahkan mungkin bertentangan, bergantung tujuan seseorang. Seperti komedi yang mengolok-olok tubuh atau kedunguan disengaja. Hal ini sesuai dengan pendapat Thomas Hobbes yang menyebut bahwa humor jadi mengolok-olok yang lemah dan menonjolkan superioritas (Maqin, 2019).

Humor semacam ini muncul dari preferensi masyarakat yang dipengaruhi latar sosial-politik, kondisi geografis, serta selera personal/komunal. Dan selera, bagaimanapun juga, bukanlah satu hal yang kebetulan.

Nurrochman (2018) menyitir pandangan Bourdieu, selera estetis pada dasarnya merupakan sesuatu yang dikonstruksi secara sosial dalam ruang sejarah yang konkret. Apa yang menurut orang pantas dibaca, dilihat, atau diapresiasi tidak semata merujuk pada rasionalitas murni alias tanpa kepentingan. Selera dibentuk oleh latar belakang pendidikan, tingkat ekonomi, dan kesadaran sosial seseorang.

Lebih lanjut dikatakan, di masyarakat yang tingkat melek pendidikannya rendah, ditambah tingkat kesejahteraan ekonominya buruk, jenis komedi yang berkembang pun umumnya tidak variatif alias sewarna.

Model lawakan slapstick yang tidak butuh banyak berpikir untuk bisa tertawa kemudian menjadi primadona. Saling dorong hingga jatuh, melumuri wajah dengan tepung, menggunakan kondisi tubuh, logat atau dialek sebagai bahan yang lucu, pantas ditertawakan dan menghibur. Hal inilah yang terjadi dalam konteks Indonesia.

Kontraproduktif

Politik juga memengaruhi selera humor kita. Tertawa bisa lepas, asal bersama orang yang sepihak. Tidak masalah tentang apa guyonannya. Sebaliknya, tawa juga bisa dilarang, karena harus melihat tertawa tentang apa serta dengan siapa.

Betapa banyak banyolan dilontarkan yang lalu memicu permasalahan. Humor yang disampaikan dalam kelompok, tapi karena ditempatkan dalam konteks momen politik dan disampaikan oleh seorang tokoh publik, efeknya jadi kontraproduktif. Hilang lucunya, tinggal tersinggungnya, yang lalu jadi viral dan berefek ke mana-mana.

Orang Papua, tukang bakso, dan sebelumnya ada kadrun, kampret, cebong, asing aseng, dan lainnya membuktikan ’’kreativitas” kata-kata yang lahir dari pikiran kaprah, yang bawah sadarnya terbiasa menempelkan stigma lucu sesinis mungkin (Budijanto, 2022). Padahal, seperti yang dicuitkan komedian Arie Kriting dalam akun Twitter-nya, sebenarnya ’’Apa salahnya dengan orang Papua? Dan apa salahnya menjadi tukang bakso?’’

Agnes Setyowati (2022) menyebut, beberapa tokoh memang menggunakan humor untuk meraih simpati publik dalam kontestasi politik, seperti komedian Volodymyr Zelensky yang kini menjabat presiden Ukraina dan Marcus Tullius Cicero, seorang politikus dan konsul Romawi Kuno (setara presiden) yang sering memenangkan perkara politik dengan menggunakan humor. Menurut Cicero, humor secara potensial mampu meruntuhkan batas antara seorang orator dan komedian, dan jika digunakan dengan kadar yang tepat dan bijak di hadapan publik, humor bisa memenangkan kuasa sosial hingga politik.

Tapi, perlu diingat bahwa tiap jenis humor membawa implikasi berbeda terhadap proses komunikasi. Karena itulah, politisi mesti berhati-hati menyesuaikan gaya humor dengan maksud yang ingin disampaikannya. Pilihan yang keliru bukan hanya membuatnya tidak lucu, tapi juga membuatnya mendapat penolakan. Pilihan keliru juga akan membuat pesan politik yang diinjeksi dalam humor menjadi tidak sampai (Petuguran, 2019).

Humor politik, alih-alih menciptakan polemik dalam masyarakat dengan efek leluconnya, seharusnya mampu menghasilkan efek positif berupa pemikiran intelektual yang melihat dan mengevaluasi sumber-sumber politik. Karena sesungguhnya salah satu tujuan utama dari komedi adalah menerangi cara kita hidup secara politis dan untuk mengkritisi bagaimana dunia ini dijalankan.

Seorang politikus yang hendak melontarkan guyonan semestinya tidak hanya mumpuni dalam menciptakan, mengadaptasi, mengumpulkan, dan menyampaikan humor, juga paham teori-teori humor dari perspektif psikologi, sosiologi, antropologi, taksonomi, sampai politik. Humor itu serius karena ia juga mengandung proses penciptaan karya, pesan moral yang ingin disampaikan, dan kedudukannya yang sejajar dengan seni (sastra dan teater) (Tri Agus Susanto, 2020). Hal ini memproyeksikan kepekaan, kedewasaan, dan kecerdasan politik seseorang.

Maka, penting kiranya politisi bisa menjadi sosok yang mampu memanfaatkan kesadaran pemahaman akan esensi dan visibilitas humor menjadi sebuah pola komunikasi yang mencerdaskan dan menguatkan. Bukan menggunakan humor demi humor itu sendiri, yang kerap slapstick, banal, dan tidak mencerdaskan. Sebab, mereka bukanlah komedian. Komika yang memancing tawa pendengarnya saat open mic. Tapi, tugas mereka adalah membuat rakyatnya tertawa bahagia dengan kebijakan publik yang kontekstual, tepat sasaran, dan bisa dipertanggungjawabkan. (*)

*) PURNAWAN ANDRA, Alumnus MIT (Malaysia-Indonesia-Thailand) Exchange Program pada School of Social Science Universiti Sains Malaysia