alexametrics

Waspada Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Transfer Pricing

Oleh: Mutiara Mayang Oktavia *)
13 Mei 2020, 04:42:34 WIB

WABAH Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) menyebar cepat ke seluruh dunia sejak kali pertama muncul di Wuhan, Tiongkok pada penghujung tahun lalu. Pandemi virus mematikan ini tidak hanya mengancam kesehatan dan mengisolasi sebagain besar penduduk dunia, tetapi juga memaksa aktivitas ekonomi hampir di semua negara untuk berhenti. Bencana nonalam ini juga menggagalkan pemulihan ekonomi global dari efek perang dagang, yang dampaknya semakin diperparah oleh kejatuhan harga minyak akibat konflik produsen emas hitam.

Meski tidak kasat mata, musuh dunia ini telah menciptakan krisis multidimensi yang dampaknya nyata terhadap aktivitas perdagangan dan manufaktur karena menurun tajam. Diperburuk oleh jutaan pekerja yang terpaksa dirumahkan. Alhasil, pengangguran melonjak di berbagai kawasan dan ancaman resesi ekonomi terburuk sejak Great Depression 1930 kini di pelupuk mata. IMF memperkirakan perekonomian global akan mengalami kontraksi sekitar 3 persen pada tahun ini.

The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pun sudah memperingatkan bahwa Covid-19 merupakan bahaya terbesar bagi ekonomi dunia sejak krisis keuangan 2008. Dalam skala bisnis, krisis multidimensi ini diprediksi berdampak negatif terhadap pendapatan operasional perusahaan multinasional, yang kemudian juga berpengaruh terhadap analisis penetapan harga (transfer pricing) transaksi afiliasi.

Dalam praktiknya di Indonesia, sesuai amanat Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), otoritas pajak berwenang untuk melakukan koreksi transfer pricing terhadap transaksi afiliasi Wajib Pajak. Terutama, atas transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principals). Koreksi dilakukan dengan mempertimbangkan harga atau laba yang diperoleh oleh pihak-pihak independen. Secara teknis, koreksi akan menggunakan angka median rentang interkuartil pembanding independen. Lalu, apa korelasinya dengan kondisi krisis ekonomi global akibat pandemik Covid-19?

Pada 2015, OECD melalui BEPS Action 13 mendorong Wajib Pajak untuk menyusun dokumentasi transfer pricing menggunakan pendekatan ex-ante atau analisis dilakukan sebelum atau pada saat transaksi afiliasi dilakukan (contemporaneous transfer pricing documentation). Indonesia merupakan salah satu negara yang mengadopsi saran tersebut dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016.

Bagi Wajib Pajak yang melakukan analisis transfer pricing dengan menggunakan metode perbandingan harga atau Comparable Uncontrolled Price (CUP) metode harus mencermati pergerakan harga pasar komoditas, terlebih di tengah pandemi Covid-19. Sebagai contoh, harga minyak mentah dunia mengalami penurunan sangat drastis, bahkan sempat minus. Dalam kasus tersebut, Wajib Pajak perlu menyajikan analisis yang akurat berdasarkan lima faktor kesebandingan agar analisis transfer pricing dapat menghasilkan kesimpulan yang tepat.

Penerapan analisis Transactional Net Margin Method (TNMM) menjadi lebih menantang dalam menjustifikasi penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atas transaksi afiliasi yang dilakukan Wajib Pajak selama tahun pajak yang terpengaruh pandemi Covid-19. Analisis TNMM membandingkan tingkat laba operasi pihak yang diuji (tested party) dengan perusahaan pembanding yang sejenis, yang umumnya diperoleh dari database komersial.

Pendekatan ex-ante dalam analisis TNMM meninjau bagaimana Wajib Pajak memproyeksikan laba operasinya di awal tahun dan mengidentifikasi faktor apa saja yang bisa menyebabkan perbedaan perolehan laba operasi aktual di tahun tersebut.

Secara teknis, analisis benchmarking dalam penerapan TNMM dilakukan sebelum tahun pajak dimulai atau pada awal tahun pajak. Pada periode tersebut, tidak semua perusahaan di dalam database telah diperbaharui informasi keuangannya dengan laporan keuangan atas tahun pajak yang baru saja berakhir. Dalam praktiknya, alternatif analisis dilakukan dengan menggunakan informasi keuangan perusahaan pembanding dua tahun sebelum analisis dilakukan.

Sebagai contoh, Singapura memberikan panduan yang jelas bagi Wajib Pajak yang ingin melakukan analisis benchmarking terhadap laba operasi tahun pajak 2020. Berdasarkan panduan tersebut, Wajib Pajak ketika menentukan harga atau laba dalam menyusun laporan keuangan terkini menggunakan data pembanding 2018. Dengan demikian, memungkinkan adanya perbedaan kondisi ekonomi global pada 2018 dengan 2020 yang mungkin berdampak terhadap profitabilitas perusahaan pembanding dan Wajib Pajak itu sendiri.

Apabila dicermati, wabah Covid-19 sudah sangat mengganggu rantai pasokan global. Kondisi ini berdampak serius terhadap penurunan operasional bisnis secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan tercermin dari penurunan pendapatan dan profitabilitas perusahaan secara signifikan.

Dalam situasi ini, berkaitan dengan penetapan harga transfer, perusahaan yang merugi sangat berpotensi terekspos. Oleh karena itu, perusahaan dengan keuntungan rendah atau bahkan merugi, perlu melakukan analisis transfer pricing secara komprehensif menggunakan indikator ekonomi yang tepat agar dapat menyajikan hipotetikal laba operasi jika tidak ada wabah Covid-19.

Tantangan analisis transfer pricing berikutnya adalah setelah pandemi berakhir, terutama bagi Wajib Pajak yang menerapkan TNMM. Kemungkinan besar akan muncul kendala dalam mencari data pembanding yang valid untuk bisa melakukan analisis transfer pricing secara tepat, mengingat dampak krisis ekonomi yang dihadapi oleh perusahaan, industri, atau pelaku pasar akibat Covid-19 berbeda-beda. Atas perbedaan signifikan tersebut, perusahaan dapat melakukan penyesuaian analisis transfer pricing sepanjang dapat diandalkan dan meningkatkan kesebandingan antara pihak yang diuji (tested party) dengan pembanding.

Secara praktis, terdapat beberapa pendekatan penyesuaian analisis transfer pricing yang potensial dan andal, tergantung kondisi yang dialami Wajib Pajak. Misalnya, dengan memperhitungkan perbedaan dalam kapasitas menganggur atau pengeluaran yang luar biasa. Selain itu, fluktuasi nilai tukar atau risiko kurs juga dapat dijadikan faktor analisis.

Namun, penting untuk memastikan bahwa penyesuaian analisis transfer pricing dilakukan secara transparan, dengan menyiapkan rincian informasi mengenai proses, hasil, dan bagaimana penyesuaian analisis transfer pricing tersebut dapat meningkatkan kesebandingan antara pihak yang diuji (tested party) dan pembanding. Wajib Pajak juga bertanggung jawab untuk menyiapkan dokumen-dokumen pendukung untuk menunjang penyesuaian analisis transfer pricing tersebut.

Dengan mempertimbangkan dinamika krisis yang terjadi, pada akhirnya Wajib Pajak sangat perlu menyiapkan contemporaneous transfer pricing documentation agar analisis penetapan harga transfer lebih komprehensif dan akurat. Satu hal lagi, agar tidak memicu koreksi yang bisa berujung pada sengketa perpajakan di kemudian hari.


*) Mutiara Mayang Oktavia, Researcher MUC Tax Research Institute

 

Saksikan video menarik berikut ini:

 

 

Editor : Dhimas Ginanjar




Close Ads