alexametrics

Sepakat dan Tidak Sepakat

Oleh EKA KURNIAWAN, Novelis
9 Agustus 2020, 14:08:38 WIB

SEBUAH artikel dari lima tahun lalu tiba-tiba terpapar ke hadapan saya. Judulnya sangat bombastis: Ribut soal Bubur Diaduk atau Tidak, Dua Pria Adu Jotos.

Artikel itu mungkin parodi saja, saya tak berhasil mengeceknya, tapi bikin saya tersenyum geli.

Masak untuk urusan begitu saja mereka tak bisa musyawarah mufakat? Membaca artikelnya semakin bikin geli. Yang diaduk menganggap itu sebagai kebebasan alamiah manusia.

Temannya anggap bubur tidak diaduk sebagai kebenaran hakiki.

Kita sering mendengar ungkapan, ”Sepakat untuk tidak sepakat.” Terdengar seperti prinsip yang asyik, juga sangat demokratis. Terdengar bisa diterapkan dengan mudah. Terdengar seperti sikap saling menghargai perbedaan.

Tunggu. Jika saya menganggap Lionel Messi pemain terbaik dunia, sementara kamu memilih Cristiano Ronaldo, prinsip itu mungkin agak gampang diterapkan. Kita bisa tetap minum kopi bareng. Tak perlu ribet, tak perlu adu jotos macam urusan bubur ayam.

Menjadi ribet jika saya dan kamu adalah juri yang memutuskan siapa peraih Ballon d’Or tahun ini. Pertama, kita tak bisa berkeras kepala siapa yang terbaik karena bagaimanapun pemenang harus diputuskan.

Harus ada satu mekanisme di mana pada akhirnya kita sepakat dan menyingkirkan sejenak ketidaksepakatan kita. Kecuali, saya mau kasih hadiah pakai duit saya sendiri dan begitu pula kamu.

Urusannya juga ribet jika menyangkut pasangan suami istri. Sang suami menganggap istri sebaiknya mengurus dapur saja, sementara istri menganggap bahwa seorang perempuan berhak memiliki karir di luar rumah.

Bagaimana hal demikian bisa diselesaikan dengan sepakat untuk tidak sepakat? Betul, saya bukan pakar urusan rumah tangga. Tapi, saya bisa membayangkan, perbedaan mendasar seperti itu bisa jadi awal mula perang saling lempar piring.

Kecuali, salah satu pendapat akan menjadi dominan dan pihak lain akan merasa terpaksa menerima. Jauh dari kesan saling menghargai pendapat yang berbeda, bukan?

Kerumitan akan semakin besar jika menyangkut komunitas yang lebih luas, misalnya negara. Untuk prinsip-prinsip dalam memilih pemimpin, tentu sudah ada aturan mainnya, sehingga perbedaan pada akhirnya ditentukan dengan mekanisme pemungutan suara.

Lantas, bagaimana urusan-urusan lain? Apakah koruptor harus dihukum mati? Apakah di tengah wabah sekolah harus tetap buka? Mana yang lebih penting, tetap di rumah atau keluar untuk mencari sesuap nasi? Apakah virus korona penyebab Covid-19 merupakan virus alami atau buatan laboratorium?

Sejenis dengan ”sepakat untuk tidak sepakat”, kita juga sering mendengar kutipan penulis Prancis, Voltaire, terkenal ini, ”Saya mungkin tak sepakat denganmu, tapi saya akan membela, kalau perlu sampai mati, untuk kamu mengatakan pendapatmu.”

Saya teringat kutipan itu karena akhir-akhir ini beberapa orang senang mengutipnya kembali. Tampaknya itu dipergunakan untuk membela seseorang, atau beberapa orang, karena harus berurusan dengan penegak hukum disebabkan ucapan-ucapannya.

Mari kita membayangkan, seandainya saya punya pendapat bahwa orang yang cantik dan ganteng seharusnya dikirim ke kamar gas karena mereka bikin sirik saja. Karena bisa membahayakan rumah tangga. Sejauh mana kamu akan tetap membela saya?

Atau lebih ekstrem lagi. Saya berpendapat, siapa pun yang pendapatnya berseberangan dengan saya harus dimusnahkan. Bayangkan jika saya punya kuasa untuk mewujudkan pendapat saya.

Apakah kamu akan tetap mempertahankan prinsip Voltaire itu, atas nama kebebasan berpendapat? Apakah kamu akan membuat poster untuk membela hak-hak saya mengungkapkan pikiran, yang antara lain kehendak untuk memusnahkan dirimu?

Dengan kasus-kasus semacam itu, terlihat bahwa ujaran ”sepakat untuk tidak sepakat” atau kutipan Voltaire tersebut tidaklah lahir dari ruang kosong. Voltaire merupakan sosok yang lahir dari tradisi pencerahan, dari tradisi libertarian.

Harus diasumsikan bahwa prinsip kesetaraan tak bisa dilepaskan dari prinsip kebebasan itu sendiri. Apakah orang dengan mikrofon dan orang bisu memiliki kebebasan berbicara yang sama, misalnya? Itu bisa harfiah maupun metaforis.

Kesetaraan tak hanya menyangkut mikrofon (yang artinya bisa penguasaan media, hierarki sosial, dan sebagainya), tapi juga menyangkut pengetahuan dan kepatuhan pada aturan main.

Jadi, bubur ayam itu diaduk atau tidak? Ya kalau salah satu dari mereka mengungkapkan pendapatnya sambil menodongkan senjata, bisa apa kita? Berpendapat dengan moncong senjata, saya rasa tidak perlu dibela.

Saya bisa mengklaim bahwa puisi Chairil Anwar mampu mengobati Covid-19. Masak saya mau dibela tanpa sanggup membuktikan klaim tersebut?

Kita bisa berdalih bahwa yang dibela adalah hak bicaranya, tapi sangatlah naif memisahkan konteks semacam itu. Kebebasan berbicara memang prinsipil. Kata-kata Voltaire sampai kapan pun akan relevan. Tapi, jelas seharusnya tidak buta, tidak tuli. (*)

 

Saksikan video menarik berikut ini:

 

 

 

Editor : Ilham Safutra




Close Ads