Menagih Janji Publik dalam Perubahan Iklim

PERUBAHAN iklim telah menjadi perhatian internasional. Para pemimpin G20 (Group of Twenty) baru selesai menggelar konferensi pada 30–31 Oktober 2021 di Roma. Mereka membahas perubahan iklim, pandemi Covid-19, kesepakatan pajak, dan ekonomi global. Sebuah konferensi yang meneguhkan komitmen pada tujuan utama Kesepakatan Paris: membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celsius. Dunia sedang berikhtiar mencari solusi sambil menghentikan untuk mendanai pembangkit listrik tenaga batu bara di akhir tahun 2021. Lonceng kematian PLN semakin kencang berdering apabila tidak segera bertransformasi ke ranah energi baru dan terbarukan (EBT).

Pengendalian emisi memerlukan perubahan konsumsi secara radikal. Emisi CO2 harus turun 60 persen. Target itu membutuhkan pengurangan bahan bakar fosil untuk transportasi, industri, maupun listrik. Inilah pertarungan melawan perubahan iklim dan dunia harus dapat dimobilisasi untuk bertindak melalui hajatan Conference of the Parties (COP).

COP26 diadakan 1–12 November 2021 di Glasgow. Agenda pertemuannya menjadi ajang janji pengurangan emisi karbon. Negara-negara ”bersumpah” mengurangi emisi ini. Kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak menyempurnakan komitmennya di ajang Major of Economies on Energy and Climate 2021 pada 17 September lalu. Tampilnya presiden RI menjadi penanda bahwa Indonesia turut terpanggil mengatasi kegelisahan masyarakat internasional. Perubahan iklim adalah realitas yang mengancam masa depan umat manusia. Indonesia menyampaikan komitmennya dalam bersumbangsih menghadapi situasi darurat perubahan iklim.

Pemerintah RI pun mencanangkan transformasi menuju EBT agar lebih signifikan. Agenda kebijakan ramah lingkungan ditancapkan dengan melakukan akselerasi ekonomi berbasis teknologi hijau, peningkatan penggunaan biofuel, dan mengembangkan ekosistem industri kendaraan listrik. Bahkan, Indonesia mempersiapkan green industrial park seluas 20 ribu hektare di Kaltara, teknologi karbon, energi hidrogen, kawasan industri hijau, dan pasar karbon. Ambisi yang sangat bermakna dalam takaran penyelamatan lingkungan.

Keniscayaan Industri Hijau

Apa yang disampaikan Presiden Jokowi adalah jawaban Indonesia atas potret iklim global. Data Climate Watch yang dirilis WRI Indonesia (2020), Tiongkok menjadi kontributor emisi gas rumah kaca terbesar hingga awal 2018. Negeri itu menghasilkan 12.399,6 juta metrik ton karbon dioksida ekuivalen (MtCO2e). Jumlah tersebut setara dengan 26,1 persen dari total emisi global. Amerika Serikat (AS) menyusul dengan menyumbang 6.018,2 MtCO2e yang setara dengan 12,7 persen emisi global. Kemudian, Uni Eropa menyumbang 3.572,6 MtCO2e atau setara 7,52 persen emisi global.

Indonesia ternyata masuk dalam daftar sepuluh negara dengan emisi gas rumah kaca terbesar di dunia. Tercatat, emisi gas rumah kaca yang dihasilkan sebesar 965,3 MtCO2e atau setara 2 persen emisi dunia. Mayoritas emisi gas rumah kaca Indonesia berasal dari sektor energi.

Konsentrasi emisi gas rumah kaca yang diperkirakan terus berlipat pada 2030 akan meningkatkan efek suhu bumi. Kecenderungan naiknya emisi gas rumah kaca menyebabkan kenaikan suhu dalam kisaran 1,3–4,5 menjadi 6 derajat Celsius di akhir abad ke 21. Tren itu membuktikan bahwa pemanasan global tengah mengancam keseimbangan bumi. Pada titik inilah, meminjam kata-kata Alan Weisman dalam The Word Without Us, bergantung pada sesuatu yang disebut megalinkage. Artinya, dibutuhkan kebijakan penentuan koridor penghubung semua bangsa di mana manusia bakal ”sedia setia” hidup berdampingan bersama alam. Langkah itu tidak dapat dikerjakan tanpa bantuan sejumlah besar manusia, khususnya orang-orang kaya.

Dalam pemanasan global, orang miskin adalah pihak yang paling menderita. Kebiasaan orang kayalah yang paling memperparah pemanasan global sehingga mereka seharusnya memikul tanggung jawab etika paling signifikan. Daniel Goleman pada karya fenomenalnya, Ecological Intelligence, mencatat, satu miliar penduduk negara maju mengonsumsi 32 kali lebih banyak daripada penduduk dunia yang miskin. Itu berarti tidak hanya 32 kali lebih banyak dalam penggunaan sumber daya energi, tetapi juga dalam produksi gas rumah kaca. Maka, mengatasi iklim dunia butuh kepemimpinan kolektif dan visi ekologis yang kolosal dengan kecerdasan lingkungan (ecological intelligence).

Dibutuhkan Green Leadership

Sebagaimana Thomas L. Friedman dalam Hot, Flat and Crowded, kita perlu memahami mengapa dunia mengambil prakarsa memperbarui masa depan global. Dibutuhkan penyatuan langkah melindungi bumi dengan pemerintahan yang dipandu nilai-nilai green leadership. Pemerintah memainkan peran fungsional memberikan insentif melalui regulasi yang memasukkan riset industri hijau menjadi bagian dari struktur biaya. Pembangunan kawasan industri hijau mutlak menjadi ajang penyelamatan SDA nasional. Pengerukan kekayaan tambang di daerah acap kali melibatkan korporasi transnasional yang jauh dari makna pasal 33 UUD 1945.

Terhadap hal ini saya teringat perkataan cerdas Khalid Fazlun yang mengungkapkan bahwa progress (kemajuan) telah menghasilkan pollution (pencemaran), dan pembangunan (development) identik dengan kerusakan (destruction). Singkatnya, P (progress) + D (development) = P (pollution) + D (destruction). Inilah tragedi ekologis komunitas dunia yang sedang mendera kehidupan atas nama pembangunan yang harus diberi solusi.

Hubungan antarbangsa mesti ditata ulang dengan mengarusutamakan kepentingan future generation. Lahan dan ruang terbuka hijau jangan dialihfungsikan yang menafikan pesan ekologis demi investasi. Sebagaimana dipesankan oleh John Eade: suatu globalisasi pada dasarnya juga bermula secara implikatif dari local process penataan ruang kota. Pembangunan kawasan industri hijau pada segmen yang paling ambisius justru dapat berangkat dari kepemimpinan tingkat lokal.

Mengikuti saran brilian Jared Diamond melalui karya inspiratifnya, Collapse: siapa pun, perorangan, badan usaha, dan negara, dapat melakukan untuk menemukan cara mencegah peradaban ambruk karena dunia tak kuat menanggungnya. Publik wajib berkontribusi untuk mengembalikan iklim pada posisi keseimbangan ekologisnya. (*)