Pemilu 2024, Berebut Elite Lokal

AHMAD SUKRON

C. WRIGHT Mills dalam bukunya, The Power Elite, yang diterbitkan pada 1956, mengatakan bahwa kekuasaan cenderung terkonsentrasi di genggaman sekelompok kecil yang bersekongkol dalam mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan kepentingan publik secara keseluruhan dan pemerataan. Bahkan, Mills menyatakan, elite mempunyai kecenderungan mengambil keputusan hanya memperkuat posisi circle mereka. Dan partisipasi yang dipertontonkan bersifat kosmetik belaka.

Selanjutnya, tulisan ini akan fokus pada elite lokal. Istilah elite lokal mempunyai makna yang variatif sehingga sangat tergantung pada konteksnya. Tetapi, secara umum elite lokal dapat diartikan sebagai sebuah kelompok tertentu yang memiliki pengaruh kuat melalui kepemilikan jabatan tertentu, kekayaan, dan status sosial tinggi di suatu daerah. Mulai di tingkat kabupaten/kota hingga desa.

Keberadaan elite lokal seperti kepala daerah dan kepala desa menjadi buah bibir di aktivis, akademisi, hingga praktisi. Sebab, ada indikasi keterlibatan para elite lokal seperti kepala daerah dan organisasi kepala desa pada Pemilu 2024.

Keterlibatan elite lokal dalam pusaran pemilu memang bukanlah hal yang baru. Sebab, dengan kepemilikan kekuasaan, kekuatan finansial, jaringan, dan pengaruh politik yang luas di tingkat lokal, mereka sering dianggap mempunyai pengaruh yang besar menentukan arah pemenangan dalam pemilu.

Mempertahankan Kekuasaan

Keterlibatan elite lokal dalam pemilu tidak hanya memenuhi hak berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Tetapi lebih cenderung untuk mempertahankan kekuasaannya. Salah satu strategi yang sering digunakan elite lokal dalam rangka menjaga relasi dan mempertahankan kekuasaannya adalah menciptakan koalisi dan jejaring antaraktor elite lokal. Ini untuk memperkuat basis grassroots demi mengamankan akses terhadap sumber daya politik dan finansial yang lebih luas.

Para elite lokal juga memainkan peran penting dalam memengaruhi kebijakan serta mendukung kandidat calon yang sesuai dengan kepentingan mereka. Ini pula yang memberikan peluang elite lokal memonopoli kekuasaan yang dapat menghambat perkembangan demokrasi dan partisipasi politik yang sehat.

Keterlibatan Semua Pihak

Perlu diingat, perubahan politik tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat lokal. Oleh karena itu, setiap individu harus memahami bahwa tanggung jawab mereka untuk menciptakan perubahan politik juga harus dimulai dari lingkungan lokal.

Masyarakat tidak boleh diam. Masyarakat harus aktif terlibat dengan cara melihat lebih jauh profil dan rekam jejak para kandidat (calon pemimpin) yang diusung oleh elite lokal serta mempertimbangkan pilihan yang dapat berkontribusi nyata bagi kemajuan daerah dan nasional. Sebab, jika masyarakat mampu meningkatkan pemahaman politik dan mengajak masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses politik, kita semakin dekat untuk mencapai sistem politik yang lebih demokratis.

Pada pemilu-pemilu sebelumnya dan perkembangan situasi politik terkini secara terang-terangan diduga melibatkan elite politik lokal. Seperti santer dibicarakan sinyal dukungan organisasi Kepala Desa Bersatu yang dikomandani para elite lokal. Juga berkembang isu liar terkait tekanan kepada kepala daerah untuk mendukung salah satu pasangan capres-cawapres. Kemudian perlu langkah-langkah konkret untuk memastikan proses Pemilu 2024 tidak dicederai oleh kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok yang mengatasnamakan rakyat.

Pengawasan Langsung

Pemilu yang kompleks seperti di Indonesia memerlukan dukungan sumber daya dan logistik yang sangat besar. Elite lokal yang memiliki sumber daya dan kemampuan ekonomi berpotensi mampu memengaruhi proses pemilu, terutama dalam tahapan kampanye dan logistik menjelang penghitungan suara. Pengaruh ini bisa memunculkan kesenjangan antara calon yang didukung oleh elite politik lokal dan calon yang bersih dari intervensi pihak tertentu.

Oleh karena itu, peran media massa dan platform digital memegang peran penting dalam menyampaikan informasi mengenai visi, misi, dan program calon. Supaya kekuatan dan akses yang dimiliki para elite lokal tidak disalahgunakan. Jika disalahgunakan, para elite lokal berpotensi hanya mengadvokasi kepentingan pribadinya. Bahkan, tidak cukup hanya di situ, potensi informasi yang bias dan manipulatif pun akan disuguhkan kepada masyarakat. Hal itu akan berakibat pada persepsi masyarakat dalam menentukan hasil Pemilu 2024.