AS Gagal dan Kalah di Afghanistan

JOE Biden tak bisa menjilat ludah sendiri menyangkut ihwal penarikan pasukan AS dari Afghanistan yang bertenggat 31 Agustus 2021. Semula ia menjamin bahwa ”momen Saigon”, kalang kabut evakuasi dengan helikopter militer AS lewat atap kedutaan besarnya di Vietnam pada 1975, tak akan terulang.

Faktanya, kekacauan evakuasi di Bandara Kabul justru lebih buruk dan memalukan. Selain 20 korban tewas dalam kekacauan sebelumnya, 180 nyawa (termasuk 13 tentara AS) melayang akibat serangan ISIS-K.

Pada 8 Juli 2021, Biden menjamin bahwa sangat kecil kemungkinan pemerintah Afghanistan dengan dukungan AS akan dikalahkan Taliban. Faktanya, pemerintahan itu tunggang-langgang hanya dalam sebelas hari. Presiden Ashraf Ghani lari, kantornya diduduki milisi Taliban sambil selfie.

Biden mengklaim AS telah kembali dalam kepemimpinan global. Faktanya, bahkan anggota NATO ramai-ramai mengecam keputusan unilateral AS yang dianggap sewenang-wenang mencampakkan mitra seperjuangan dan tanggung jawab kemanusiaan.

Secara politis, Taliban kini punya kekuasaan jauh lebih besar. Secara ideologis, kemenangan ini memberi Taliban justifikasi. Taliban juga mendapat ”hadiah gratis” peralatan militer supercanggih (termasuk 150 pesawat tempur) bernilai USD 212 juta. Kelompok Islam garis keras di seluruh dunia, juga Rusia, China, dan Iran, bertepuk tangan. AS dan sekutunya saling tuding melempar kesalahan.

Dari tempat pelariannya di UEA, mantan Presiden Ghani menyalahkan ”komunitas internasional”. NATO menyalahkan AS, sementara Joe Biden menuding pemerintah dan angkatan bersenjata Afghanistan ”tak mau berjuang membela negerinya sendiri”.

Jadi, buat apa AS menghabiskan 2,26 triliun dolar selama 20 tahun? Buat apa 2.400 tentara dan 4.000 kontraktor AS serta ratusan ribu warga Afghanistan terbunuh?

Menurut Daron Acemoglu, pembangunan Negara Afghanistan rancangan AS memang gagal sejak awal. Kenapa? Di tengah 38 juta rakyat heterogen yang berbasis etnis, daerah-daerah dikuasai para tokoh militer (warlord), di luar jangkauan Kabul. Sementara pembangunan lembaga negara modern dilakukan secara top-down dan dijaga ketat oleh militer asing. Ia tak pernah menjadi bagian nyata masyarakat.

Lembaga dan aparat negara dilihat sebagai antek asing. Tanpa legitimasi publik, birokrasi akhirnya hanya berfungsi mematuhi penguasa ketimbang melayani rakyat. Sementara 90 persen berpenghasilan kurang dari USD 2/hari, korupsi pun terus merajalela.

Angkatan bersenjata Afghanistan bukan tak punya kemauan membela negaranya seperti dituduhkan Biden. Setidaknya 66.000 prajurit Afghanistan tewas! Lalu, kenapa 300.000 anggota pasukan Afghanistan yang didukung pelatihan, dana melimpah, dan senjata supercanggih AS menyerah menghadapi 65.000 milisi Taliban?

Rupanya, separo lebih jumlah pasukan Afghanistan adalah ghost personnel, ada nama tanpa ada orangnya. Daftar nama hanya akal-akalan pejabat dan pimpinan militer untuk meraup gaji. Pasokan kebutuhan militer dan semacamnya juga dimonopoli pejabat dan kroni mereka.

Sementara gaji para petugas sangat rendah, kerap macet berbulan-bulan pula. Di daerah terpencil yang rawan, keterlambatan pasokan logistik yang berisiko nyawa petugas sering terjadi. Sekitar 60 persen tentara buta huruf. Bagaimana pasukan seperti itu bisa membangun kekuatan?

Washington DC bukan tak paham. Tetapi, politisi lebih sibuk mencari fakta yang bisa dipamerkan sebagai bukti keberhasilan ketimbang melihat kenyataan. Meski negara rugi, para kontraktor industri pertahanan AS yang bersekongkol dengan politisi telah mengeruk keuntungan berlipat ganda.

”Amerika punya jam, tapi Taliban-lah yang memiliki waktu,” kata orang-orang Taliban. Alhasil, AS gagal dan kalah.

Masa Depan Afghanistan

Betapa pun, warga Afghanistan-lah yang akhirnya paling berat menanggung penderitaan. Enam setengah juta pengungsi, kemungkinan perang antarkelompok, kelaparan akibat kekeringan datang bersamaan. Sementara de facto, Taliban telah berkuasa.

Proses naiknya Taliban ini berlangsung jauh sebelum pemerintah Ashraf Ghani menyerah. Di masa Obama pada 2010, Abdul Ghani Baradah, seorang pendiri dan pemimpin politik Taliban, ditahan di penjara Pakistan atas permintaan CIA. Tapi, pada 2018 di bawah Trump, AS meminta Pakistan melepas Baradah.

Demi memuluskan rencana penarikan pasukan, kehadiran Baradah dibutuhkan sebagai wakil Taliban dalam perjanjian dengan AS. Itulah yang terjadi pada 2020 di Doha. Pemerintah Afghanistan bahkan tak dilibatkan. AS pun mengosongkan pangkalan militer Bagram tanpa memberi tahu pemerintah Afghanistan.

Senin (23/8) direktur CIA bertemu rahasia dengan Baradah di Kabul. Amerika-lah yang membuat Taliban kembali berkuasa. Media Barat memang terus mereproduksi citra Taliban yang berwajah tunggal, bengis, tanpa sejarah. Betapa pun, Taliban lahir dari rahim kemiskinan, penindasan, dan perang saudara berkepanjangan.

Kemiskinan telah mengundang komunisme di Afghanistan. Presiden Sardar Daoud dan keluarganya dibantai dalam Revolusi April 1978. Ketika Partai Komunis secara brutal membunuhi para pemuka muslim, lahirlah mujahidin dengan tujuan mendirikan negara Islam Afghanistan.

Rusia yang cemas melihat konfik mujahidin melawan komunis segera melakukan invasi, 1979–1989. Satu juta warga sipil terbunuh, jutaan mengungsi. Perang saudara antarkelompok Islam pecah ketika mujahidin merebut Kabul dari Partai Komunis pada 1992.

Taliban lalu mengambil alih Kabul dan menggantung Presiden Najibullah pada 1996. Ketika berkuasa, Taliban adalah rezim yang penuh amarah dan dendam berjubah Islam. Lalu, AS datang mengusir Taliban pada 2001 dan mengontrol Afghanistan hingga dua dekade kemudian.

Taliban berubah atau tidak, faktalah yang akan membuktikan. Taliban yang dulu keji adalah produk sejarah. Ia perlu diberi kesempatan berubah. Apalagi, kini umur rata-rata penduduk Afghanistan adalah 18 tahun. Selain tak mengalami kekuasaan Taliban, mereka telah terbiasa menikmati iklim terbuka. Jika Taliban tak berubah, generasi muda inilah musuh utamanya.

Taliban adalah gerakan perjuangan lokal Afghanistan. Kemenangan Taliban tak akan berpengaruh di Indonesia. Paling jauh, ia dimanfaatkan untuk membangun narasi oleh kelompok Islam tertentu.

Ketimbang meributkan soal pengakuan, lewat diplomasi dan inisiatif dialog, Indonesia perlu menggiring agar di bawah Taliban, Afghanistan mau membuktikan dirinya sebagai aktor perdamaian, regional maupun global. Jejaring NU dan aktor lain yang telah terbentuk perlu dioptimalkan.

Kita punya kapasitas, peluang, dan tanggung jawab strategis untuk ditunaikan. (*)